Serahkan BKK Hingga Rp 77 Miliar, Wujud Komitmen dan Perhatian Pemkab terhadap Pembangunan Desa

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo 

TRIBUNTRENDS.COM, KLATEN - Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar Sosialisasi dan Penyerahan Pagu Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa (Pemdes) Tahun Anggaran 2025, di Pendopo Pemkab Klaten pada Jumat (14/3/2024).

Pada kesempatan itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo didampingi Wabup Klaten Benny Indra Ardhianto menyerahkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada perwakilan camat dan Pemdes. 

Disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Fadzar Indriawan, bantuan tersebut sebagai wujud kepedulian dan empati kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Klaten khususnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Adapun alokasi BKK tahun anggaran 2025 sekira Rp 77,77 miliar yang tediri dari 2092 kegiatan usulan dari 381 desa. 

"Ini (BKK) merupakan bentuk kepedulian Pemkab Klaten, dalam hal ini bagaimana menstimulus desa," jelasnya.

Baca juga: Diseminasi Efisiensi APBD 2025, Bupati Hamenang:Pemkab Klaten Lakukan Efisiensi hingga Rp 70 Miliar

Atas penyerahan bantuan tersebut, pihaknya berharap, pemerintah desa mampu mengemban amanah yang diberikan serta dapat menyajikan laporan BKK yang akuntabel.

Hal senada diungkapkan Mas Bupati, bahwa apa yang diberikan sebagai wujud komitmen Pemkab Klaten membangun wilayah.

"Ini merupakan komitmen bersama kita dalam membangun Kabupaten Klaten semakin maju lagi," paparnya. 

"Tentu ini juga merupakan bentuk transparansi kita, Pemerintah Kabupaten Klaten, sehingga semuanya bisa disampaikan secara transparan,” tuturnya. 

Bupati Hamenang berharap, bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan. 

"Harapan kami bantuan keuangan khusus ini kemudian bisa mengakselerasi pembangunan yang ada di wilayah," tegasnya. 

Pada kesempatan yang sama, Bupati Klaten mengingatkan terkait pelaporan kegiatan. 

"Terkhusus kami berharap teman-teman desa kemudian lebih semakin upgrade untuk tingkat ketertiban yang berkaitan dengan administrasi," jelasnya. 

"Karena kedepan, berkaitan dengan administrasi ini kita harus semakin lebih baik, agar lebih akuntable dan kemudian penilaian dari BPK dan lain sebagainya ini bisa lebih baik," imbuhnya.