CPNS 2024: Contoh 40 Soal SKB Penyuluh Hukum, Lengkap Kunci Jawaban dan Kisi-kisi Materi

C. Kesepakatan zona bebas senjata nuklir ASEAN

D. Kesepakatan zona pembatasan senjata nuklir ASEAN

E. Kesepakatan zona pengembangan energi nuklir ASEAN

Jawaban: C

Baca juga: CPNS 2024: Contoh 30 Soal SKB Perencana Ahli Pertama, Lengkap Kunci Jawaban dan Kisi-kisi Materi

4. Segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi

geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Disebut dengan………..

A. Kemanan Negara

B. Pertahanan Negara

C. Ketahanan Nasional

D. Ketahanan Bangsa

E. Keamanan Bangsa

Jawaban: B

5. Sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya disebut dengan………

A. Pertahanan Seluruhnya

B. Pertahanan menyeluruh

C. Pertahanan Semesta

D. Pertahanan Holistik

E. Pertahanan Total

Jawaban: C

6. Tujuan Nasional Indonesia adalah berikut ini kecuali :

A. Melindungi segenap bangsa Indonesia

B. Memajukan kesejahteraan umum

C. Mencerdaskan kehidupan bangsa

D. Melaksanakan ketertiban dunia

E. Memajukan sistem militer

Jawaban: E

7. Ancaman terhadap suatu pulau di Indonesia merupakan………..

A. Ancaman bagi seluruh warga pulau tersebut

B. Ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia

C. Ancaman bagi propinsi pulau tersebut

D. Ancaman daerah terkait saja

E. Ancaman untuk suku pulau tersebut

Jawaban: B

8. Berdasarkan Wawasan Nusantara, pembangunan ekonomi haruslah……….

A. Pusat lebih dipentingkan

B. Daerah harus dipentingkan

C. Memperhatikan keadilan dan keseimbangan antardaerah

D. Lebih baik terpusat saja

E. Tidak harus mempertimbangkan kepentingan daerah

Jawaban: C

9. Kepanjangan dari Hankamrata adalah……….

A. Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta

B. Pertahanan Keamanan Rakyat Jelata

C. Pertahanan Keamanan Rakyat Nusantara

D. Pertahanan Keamanan Rakyat Seluruhnya

E. Pertahanan Keamanan Rakyat Indonesia

Jawaban: A

10. Setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa disebut dengan...........

A. Tanda bahaya

B. Tanda siaga

C. Ancaman

D. Tantangan

E. Sinyal bahaya

Jawaban: C

11. Ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain disebut dengan..........

A. Ancaman

B. Bahaya

C. Ancaman militer

D. Ancaman bersenjata

E. Ancaman serius

Jawaban: C

12. Ancaman yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata disebut dengan..............

A. Ancaman

B. Bahaya

C. Ancaman militer

D. Ancaman bersenjata

E. Ancaman serius

Jawaban: D

13. Gerakan sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata disebut dengan..............

A. Gerakan underground

B. Gerakan pembelotan

C. Gerakan bawah tanah

D. Gerakan bersenjata

E. Gerakan perlawanan militeristik

Jawaban: D

14. Tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi disebut dengan istilah................

A. Tentara pintar

B. Tentara netral

C. Tentara professional

D. Tentara berwibawa

E. Tentara karismatik

Jawaban: C

15. Negara Indonesia adalah Negara hukum, adalah bunyi UUD 45 pasal............

A. Pasal 1 ayat 1

B. Pasal 1 ayat 2

C. Pasal 1 ayat 3

D. Pasal 1 ayat 4

E. Pasal 4 ayat 1

Jawaban: C

16. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Adalah bunyi UUD 45............

A. Pasal 9

B. Pasal 10

C. Pasal 11

D. Pasal 12

E. Pasal 20

Jawaban: B

17. Menurut pasal 11, Presiden menyatakan perang atau membuat perjanjian atas persetujuan..........

A. MPR

B. MPR dan DPR

C. DPR

D. Seluruh Rakyat Indonesia

E. Gubernur Bank Indonesia

Jawaban: C

18. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang. Adalah bunyi UUD 45 pasal..............

A. Pasal 12

B. Pasal 13

C. Pasal 32

D. Pasal 31

E. Pasal 15

Jawaban: A

19. Berdasarkan pasal 30 UUD 45, tiap-tiap warga Negara.............

A. Berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan & keamanan Negara

B. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan & keamanan negara

C. Boleh ikut serta dalam usaha pertahanan & keamanan Negara

D. Tidak harus ikut serta dalam usaha pertahanan & keamanan Negara

E. Berhak ikut serta dalam usaha

Jawaban: A

20. Keputusan hakim terdahulu yang sering diakui dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang serupa disebut dengan istilah :

A. Rujukan

B. Yurisprudensi

C. Prudens

D. Konvensi

E. Rekondisi

Jawaban: B

21. Secara umum, dibentuknya hukum adalah bertujuan untuk :

A. Menciptakan sanksi bagi pelanggar hukum

B. Menciptakan keadilan sosial bagi individu

C. Menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat banyak

D. Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib

E. Memberikan hukuman setimpal bagi pelanggar

Jawaban: D

22. Hakikat norma hukum adalah bersifat memaksa. Maksud "memaksa" disini berarti:

A. Setiap orang dapat memaksakan keinginannya atas nama hukum

B. Asalkan ada payung hukum, seorang pejabat dapat memaksakan keinginannya kepada rakyat kecil

C. Sebelum memaksakan kepentingannya, suatu golongan harus berhasil terlebih dulu melahirkan dasar hukum yang membenarkan keinginannya tersebut

D. Penegak hukum boleh main paksa terhadap orang yang diduga melanggar hukum

E. Orang yang melanggar hukum atau yang tidak menaatinya dapat dikenakan sanksi

Jawaban: E

23. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk pada :

A. 16 Agustus 1945

B. 17 Agustus 1945 bertepatan dengan hari kemerdekaan

C. 18 Agustus 1945

D. 19 Agustus 1945

E. 20 Agustus 1944

Jawaban: C

24. Pada tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara Republik Indonesia telah dijelaskan dalam UUD 1945, yaitu seperti berikut ini, kecuali…….

A. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum

B. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan dibawah MPR

C. Indonesia memiliki sistem kontitusional

D. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR

E. Presiden dapat memberhentikan DPR bila ada pelanggaran

Jawaban: E

25. Rakyat sebagai unsur dari negara mengandung makna :

A. Orang-orang yang menerima nilai-nilai budaya dan falsafah negara

B. Penduduk asli yang secara turun temurun hidup dalam negara

C. Sekumpulan manusia yang hidup dalam wilayah suatu negara

D. Sekumpulan orang yang sedang berada dalam wilayah negara

E. Keturunan para pejuang kemerdekaan suatu bangsa

Jawaban: C

26. Ciri dari kabinet Presidensial adalah :

A. Presiden sebagai kepala negara

B. Menteri punya masa jabatan sama dengan Presiden

C. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara

D. Presiden sebagai kepala pemerintahan

E. Kedudukan cabinet setara dengan kedudukan parlemen

Jawaban: D

27. Pendapat yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang utuh dan eksklusif terhadap udara diatas wilayahnya adalah .............

A. Konvensi Paris 1919

B. UU No.22 tahun 1999

C. Protokol Palermo

D. Konvensi Chicago 1944

E. Protokol Kyoto

Jawaban: D

28. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi, dan tidak berdasarkan konsep absolutisme. Konsep Absolutisme ini adalah............

A. Kekuasaan yang tidak membatasi

B. Kekuasaan yang dibatasi

C. Pembatasan kekuasaan

D. Kekuasaan yang tak terbatas

E. Kekuasaan tanpa didukung Undang-undang yang sah

Jawaban: D

29. Berapakah batas laut teritorial suatu negara yang diakui secara hukum internasional saat ini ?

A. 200 mil

B. 100 mil

C. 12 mil

D. 2 mil

E. 120 mil

Jawaban: C

30. Tokoh yang berpendapat bahwa bangsa adalah kesatuan budaya dan politik adalah :

A. Jacobsen & Lipman

B. Frederich Ratzel

C. Montesque

D. Albuquerque

E. John Dahl Tomasson

Jawaban: A

31. Setiap orang yg disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yg menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap adalah........

A. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence)

B. Asas keadilan

C. Asas keterbukaan

D. Asas kriminalitas

E. Asas berbaik sangka

Jawaban: A

32. Segala perbuatan yg menghina atau menghalangi pengadilan dan administrasi hukum atau mengurangi martabat kewenangan persidangan disebut.............

A. contempt of parliament

B. contempt of justice

C. contempt of court

D. contempt of judge

E. contempt of truth

Jawaban: B

33. Kebebasan mengambil keputusan di setiap situasi yg dihadapi menurut pendapatnya sendiri disebut..........

A. Disposisi

B. Diskresi

C. Disabilitas

D. Amnesti

E. Grasi

Jawaban: B

34. Berkas/surat dari tergugat/termohon tentang tanggapan dari adanya replik penggugat/pemohon disebut dengan istilah...........

A. Replik

B. Duplik

C. BAP

D. P21

E. Dokumen hukum

Jawaban: B

35. Satu hak dr terdakwa untuk menjawab surat dakwaan;

A. Eksekusi

B. Bantahan

C. Pleidoi

D. Eksepsi

E. Duplikasi

Jawaban: D

36. Hukum pidana merupakan bagian dari………..

A. Hukum Privat

B. Hukum Perorangan

C. Hukum Individualistic

D. Hukum Publik

E. Hukum Sanksional

Jawaban: D

37. Hukum perdata merupakan bagian dari………..

A. Hukum Privat

B. Hukum Perorangan

C. Hukum Individualistic

D. Hukum Publik

E. Hukum Sanksional

Jawaban: A

38. Hukum Pidana yang mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi) disebut dengan..........

A. Hukum Pidana Formil

B. Hukum Pidana Materiil

C. Hukum Pidana Sipil

D. Hukum Pidana Resmi

E. Hukum Pidana Prosedural

Jawaban: B

39. Sedangkan Hukum Pidana yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.

A. Hukum Pidana Formil

B. Hukum Pidana Materiil

C. Hukum Pidana Sipil

D. Hukum Pidana Resmi

E. Hukum Pidana Prosedural

Jawaban: A

40. Yang bukan merupakan asas hukum acara pidana adalah..........

A. Asas perintah tertulis

B. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, jujur, dan tidak memihak

C. Asas memperoleh bantuan hukum

D. Asas terbuka, yaitu pemeriksaan tindak pidana dilakukan secara terbuka untuk umum

E. Asas tertutup, yaitu pemeriksaan tindak pidana dilakukan tertutup dari publik

Jawaban: E

(TribunTrends.com)