Maju Pilgub DKI Jalur Independen, Dharma Pongrekun Serahkan Bukti Dukungan Sebanyak 29 Kontainer

"Penyerahan syarat dukungan calon Gubenur dan Wakil Gubernur DKI dari jalur Perseorangan sudah dibuka sejak tanggal 8 hingga (terakhir) 12 Mei 2024," kata Dody.

Baca juga: Edy Rahmayadi Siap Lawan Ijeck dan Bobby di Pilkada Sumut 2024: Jangan Ada Intervensi Kekuasaan

Sebagai informasi, bacagub dan bacawagub independen harus memenuhi syarat berupa dukungan dari warga yang besarannya 7,5 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT) pemilu.

Berdasarkan data KPU DKI Jakarta, jumlah DPT di DKI Jakarta pada Pemilu 2024 mencapai 8,25 juta jiwa.

Dengan demikian, setiap bakal calon gubernur dan wakil gubernur independen, harus mendapatkan dukungan sedikitnya dari 618.968 warga DKI Jakarta.

Sementara syarat untuk bisa mendukung antara lain, berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin, bukan anggota TNI, Polri, ASN, atau penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, maupun kepala desa atau perangkat desa.

Syarat ini sesuai Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus lbukota Jakarta Tahun 2024.

Ingin selamatkan rakyat

Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen (Purn) Dharma Pongrekun membeberkan alasan dirinya ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon gubernur (bacagub) DKI Jakarta lewat jalur perseorangan.

Ia ingin menyelamatkan rakyat dari kepentingan pihak tertentu.

"Agar murni perjuangan ini betul-betul untuk menyelamatkan rakyat dari kepentingan pemodal," ucap Dharma saat dihubungi tim Kompas.com, Rabu (8/5/2024).

Purnawirawan Polri itu menilai, pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung kerap dikuasai oleh pihak yang memiliki kekuatan besar.

Menurut Dharma, setiap suara mempunyai harga yang bisa menimbulkan korupsi.

"Tahu sendiri kan, bagaimana pemilu ini pakai modal kan?

Modalnya dimiliki oleh kekuatan mereka yang besar," ujar Dharma.

"Satu suara itu ada harganya.

One vote one value.

Sehingga terjadilah korupsi kebijakan di sini," sambung dia.

(KOMPAS.com/ Firda Janati)

Diolah dari artikel di KOMPAS.com