Disebut Politisasi Bansos, Menteri Investasi Bahlil Tanggapi Sindiran Faisal Basri 'Gak Pernah Bagi'

TRIBUNTRENDS.COM - Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menyindir menteri-menteri yang vulgar melakukan politisasi bansos.

Dalam sindirannya itu, kegiatan bansos tersebut dilakukan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kemudian menanggapi sindiran dari Faisal Basri dan membantah pihaknya ikut terkait dalam politisasi bansos.

Baca juga: Kabar Buruk Buat Prabowo, Kesaksian 4 Menteri Soal Bansos Risiko Gagalkan Kemenangan, Terutama Risma

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjawab sindiran ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri soal dirinya disebut sebagai salah satu di antara tiga menteri yang paling vulgar melakukan politisasi bansos pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Selain Bahlil, ada nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga mendapat cap miring dari Faisal. 

Hal tersebut disampaikan Faisal Basri saat memberi keterangan di sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4/2024) kemarin.

Bahlil menyebut bahwa Menteri Investasi tidak pernah dan tidak di ranah untuk membagikan bansos.

"Menteri investasi tidak pernah bagi-bagi bansos," ujar Bahlil, Senin (1/4/2024).

Baca juga: Anies Baswedan Lantang di Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024, Singgung Pemimpin MK hingga Bansos

Bahlil menegaskan sebagai seorang Menteri Investasi, tugasnya adalah mengurus investasi, bukan bagi-bagi bansos. 

"Maksudnya, seperti apa ya terserah ajalah mereka sebut apa yang jelas menteri investasi enggak pernah bagi bansos," tandasanya. 

Sebelumnya, Faisal Basri dihadirkan sebagai saksi ahli dari pihak pemohon, kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). 

Dalam keterangannya, Faisal getol mengkritik mengenai politisasi bansos dari pemerintah. 

Faisal mengungkapkan bahwa tiga menteri turut aktif mendemonstrasikan bahwa bansos berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu menurutnya, ditujukan untuk memobilisasi para pejabat di daerah dan mempengaruhi dukungan politik.

"Jadi, sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditujukan ini loh yang ngasih secara demonstratif."