Disebut Politisasi Bansos, Menteri Investasi Bahlil Tanggapi Sindiran Faisal Basri 'Gak Pernah Bagi'

Kubu AMIN Semringah

Mendengar keputusan Hakim MK, kubu AMIN semringah.

Mereka menganggap pemanggilan menteri didasari atas diterimanya argumen bahwa kebijakan bansos mempengaruhi hasil Pilpres 2024.

"Hakim memiliki perhatian serius atas materi permohonan yang diajukan oleh pihak 01.

Itu menunjukkan masalah bansos, yang menjadi sumber masalah dalam pilpres ini hendak ditelusuri oleh Majelis Hakim,” kata Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN, Hamdan Zoelva, Senin (1/4/2024).

Hamdan juga menekankan, pemanggilan menteri menandakan MK tidak hanya mempertimbangkan soal hasil, tetapi juga proses yang melatari PIlpres 2024.

“Dengan penelusuran lebih jauh itu memberi jalan untuk lebih mendalami kasus ini dan akan kelihatan terang benderang setelah 4 menteri tersebut memberi keterangan,” katanya.

Hamdan optimis terhadap keterangan yang diberikan, karena akan memperkuat isi permohonan yang diajukan Tim Hukum Nasional (THN) AMIN sekaligus akan menjelaskan garis kebijakan dan bagaimana bansos itu memberi pengaruh besar pada Pilpres 2024.

“Mereka (keempat menteri) bisa menjelaskan garis kebijakannya terkait dengan bansos kenapa itu penting dan itu akan menegaskan pandangan kita bahwa bansos itu memberi pengaruh luar biasa ke pemilih, dan kedua bansos itu juga diberikan dengan tata kelola yang tidak benar,” papar Hamdan

“Jadi hakim akan mendapatkan gambaran lebih jauh, bagaimana bansos (berpengaruh besar) untuk kemenangan 02 yang dikerjakan oleh presiden beserta jajarannya, dan itu kan yang kita ingin buktikan,” tandasnya.

Tim Hukum 02 Tidak Khawatir

Di sisi lain, tim hukum kubu 02, pasangan Prabowo-Gibran, tidak khawatir dengan pemanggilan menteri terkait bansos ke sidang sengketa Pilpres 2024.

Wakil Tim Hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, mengatakan, kesaksian para menteri bisa meringankan kerjanya.

Sebab pertanyaan akan bansos akan dijawab langsung oleh menteri yang bertanggung jawab.

"Contoh umpamanya, kalau umpamanya bu Risma dan bu Sri Mulyani dipanggil, soal bansos kan clear.

Saya enggak perlu lagi cari ahli-ahli yang lain lagi dong," kata Otto di Gedung MK usai sidang, Senin (1/4/2024), dikutip dari Tribunnews.

"Dengan dihadirkannya nanti para menteri ini, saya punya keyakinan itu akan bisa menjelaskan persoalan dan semua masyarakat Indonesia akan melihat bahwa bansos itu tidak ada kaitannya dengan perolehan jumlah suara yang diperoleh oleh Prabowo-Gibran," sambungnya.

Kendati ada Menteri Sosial Tri Rismaharini yang berlatar kader PDIP, partai pengusung Ganjar-Mafud, Otto tetap tidak khawatir. Dia enggan berprasangka buruk bahwa Risma akan bicara berpihak.

"Meski ibu Risma adalah orang PDIP, saya harus berpikiran positif bahwa Bu Risma menceritakan yang sebenarnya.

Saya tidak boleh berprasangka buruk bahwa semuanya saksi-saksi ini akan berkata yang tidak benar," tuturnya.

Bisa Gagalkan Kemenangan Prabowo-Gibran

Sementara itu, pengamat politik Dedi Kurnia Syah, memandang, keterangan dari menteri Jokowi terkait bansos bisa menjadi pintu masuk gagalnya kemenangan Prabowo-Gibran.

"Isu Bansos menjelang pemilu ini menarik, meskipun berbeda UU dengan penyelenggaraan pemilu.

Tetapi bisa saja menjadi pintu masuk gagalnya Prabowo diputuskan menang oleh KPU," kata Dedi dihubungi Tribunnews, Senin (1/4/2024).

Terlebih jika kesaksian para menteri bisa membuat kesimpulan bahwa bansos digunakan untuk politik uang dan memenangkan Prabowo-Gibran, dan tidak ada Undang-Undang yang menjembatani bansos tersebut.

"Maka Presiden Jokowi tidak saja menghadapi kegagalan melihat putranya Gibran dilantik.

Tetapi juga potensial hadapi pemakzulan melalui hak angket karena terbukti langgar UU," tegas Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion.

Menurutnya nantinya keterangan empat menteri tersebut akan konfrontatif.

"Utamanya antara Risma dan lainnya.

Risma dalam rapat dengan DPR sudah menjelaskan bahwa ia tidak tahu menahu kuota bansos menjelang pemilu," kata Dedi.

Hal itu dinilainya akan menjadi temuan menarik, meskipun tidak secara langsung pengaruhi keputusan KPU soal pelanggaran pemilu, tetapi punya dampak.