'Prospeknya Apa' Sentilan Ganjar & Mahfud soal Program Makan Gratis, Gibran: Terima Kasih Masukannya

Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo sebelumnya memberikan penjelasan soal program makan siang dan susu gratis yang digagas Prabowo-Gibran.

Menurutnya program tersebut tidak akan memangkas anggaran dari dana bantuan sosial (bansos).

Menurutnya, anggaran bansos senilai Rp 500 triliun untuk masyarakat yang membutuhkan tetap akan dilanjutkan jika Prabowo-Gibran menang pada Pilpres 2024.

"Saya ikut tim pakar, dana (makan siang dan susu gratis) ada dan bakal ada, dan ini bukan dari anggaran bansos, anggaran bansos yang Rp 500 T tahun depan itu tetap. Bansos kita tidak akan ambil uang bansos untuk ini," kata Hashim di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2023).

Ia menyampaikan bahwa dana program makan siang dan susu gratis akan diambil dari sumber baru. Akan tetapi, ia tidak bisa merinci dari mana uang tersebut berasal.

"Ini ada dana baru dan bakal dan saya jamin, Prabowo jamin, tim pakar dana ada dan bakal ada," katanya.

Di sisi lain, Hashim memahami dana makan siang dan susu gratis akan mengeluarkan angka yang besar, yakni Rp 450 triliun atau tiga kali lipat dari anggaran Kementerian Pertahanan RI.

"Saya bisa katakan bahwa dana untuk ini, program ini akan memakan dana Rp 450 T setiap tahun. Pak Prabowo menganggap ini penting sekali, begitu penting dana ini tiga kali anggaran pertahanan dan TNI setiap tahun, tiga kali lebih. Anggaran TNI dan pertahanan Rp 137 T dan program untuk makanan gratis Rp 450 T," katanya.

Baca juga: Sempat Viral Aksi Gus Miftah Bagi-bagi Uang, Ternyata Milik Sosok Ini, TKN Prabowo-Gibran Buka Suara

Catatan Kritis Pakar Kebijakan Publik

Lalu bagaimana program makan siang gratis di mata para ahli?

Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah mengatakan program tersebut hanya akan berjalan untuk jangka waktu pendek.

"Kalau saya melihatnyansih jangka pendek itu. Paling setahun, dua tahun," kata Trubus, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Senin (1/1/2024).

Trubus berharap agar sumber dana terkait program tersebut diperjelas, jangan sampai program tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sebab kalau jangka panjang, itu anggarannya dari mana, masalahnya di situ. Nanti ujung-ujungnya APBN juga yang dipakai. Jadi harus dijelaskan asal anggarannya dari mana," ucapnya.

"Mungkin setahun pertama dia bisa, nanti tahun kedua, ketiga berapa. Kalau jadi menang lho ya. Jadi harus ada kejelasan, roadmap-nya harus jelas. Jangan nanti ujung-ujungnya APBN yang digorok," kata Trubus.

Tepisah, Pakar Kebijakan Publik Agus Pambagio. Ia menilai, pemberian makan gratis itu akan membuat masyarakat menjadi malas.

"Itu bikin orang malas, kasih makan," kata Agus, saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (1/1/2024).

Menurut Agus, program makan gratis Prabowo-Gibran akan menjadi perhatian negara-negara lain.

"Jadi nanti bisa kebayang bangsa ini di daerah-daerah setiap makan siang mau dikumpulin di mana, di lapangan?" Ucap Agus.

"Itu kan bagus di-shoot sama media-media asing lihat orang Indonesia kelaparan semua, dikasih makan negara. Kan enggak lucu. Enggak pada tempatnya lah," sambungnya.

Agus mengatakan, negara seharusnya memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat.

"Yang harus dilakukan oleh negara adalah memberikan lapangan pekerjaan, bukan ngasih makan gratis," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, di negara-negara lain, dana untuk pemberian makan gratis bersumber dari pajak.

"Ya iya kan orang enggak usah kerja aja, diam. Ya kalau di luar negeri kan memang dikasih makan tapi kan dari pajak, pajaknya tinggi. Nah kita (Indonesia) kan enggak," jelas Agus.

"Terus orang diam aja tahu-tahu dikasih makan, yang korupsi jalan terus. Ya enak sekali, yang korupsi enggak diapa-apain, yang melarat dikasih makan gratis, dikasih bansos, ya enggak benar lah," tuturnya.

(Tribunnews)

Diolah dari artikel di Tribunnews.com