DULU Dihina di Resto Paris, Pengusaha Ini Utangi Negara Rp800 M, Istri Diusir karena Baju 'Gembel'

Hal itu dia ucapkan untuk menyikapi soal piutang negara yang belum dibayar jelang Pilpres 2024.

"Ini utang negara bukan presiden.

Siapapun presidennya, negara harus tetap bertanggung jawab," ujar Jusuf Hamka di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa (13/6/2023).

Ia berharap negara tidak melepaskan tanggung jawab membayar utang dengan alasan presiden baru.

Ia menegaskan utang negara bukan hanya tanggung jawab presiden yang sedang menjabat.

"Jangan nanti berpikir presidennya lain (utang tidak dibayar). Ingat, ini utang negara, bukan pribadi. Jadi, jangan dicampurin," tuturnya.

Dia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani turut kooperatif seperti Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Mahfud MD untuk menyelesaikan masalah utang negara tersebut.

"Bu Menteri, saya cuma minta belas kasihan, Pak Jokowi dan Pak Mahfud MD itu sudah kooperatif. Bu menteri saya minta tolong, saya cuma rakyat," kata dia.

Menurutnya, utang negara harus tetap dikembalikan lantaran uang tersebut merupakan haknya.

Meski demikian, dia tak akan memaksa lantaran menganggap dirinya sebagai rakyat biasa.

Dia mengaku akan tetap mempertahankan pendiriannya dalam menagih utang. Namun, dirinya mengaku pasrah lantaran tak berani memperkarakan negara.

"Kalau itu hak saya mbok ya dikembalikan, kalau enggak ya sudahlah saya ngadunya ke Allah aja.

Kalau warga negara enggak bayar pajak denda 2 persen, kalau negara (utang), ya, kita berharap aja lah.

Emang siapa yang mau diborgol?" ucapnya.

(TribunJakarta.com/ Rr Dewi Kartika H)

Diolah dari artikel TribunJakarta.com.