Hari Ini Komisi III DPR Gelar RDPU Kasus Videografer Amsal Sitepu, Sikapi Dugaan Ketidakadilan

Ringkasan Berita:

• Amsal Sitepu, videografer sekaligus Direktur CV Promiseland didakwa korupsi mark up proyek video profil 20 desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara
• Komisi III DPR RI gelar RDPU kasus Amsal Sitepu pada Senin (30/3/2026)
• Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman ingin menyikapi banyaknya desakan masyarakat yang menganggap kasus Amsal Sitepu diwarnai ketidakadilan

TRIBUNTRENDS.COM - Polemik hukum yang menjerat Amsal Christy Sitepu, Direktur CV Promiseland, kini memasuki babak baru yang penuh tanya. 

Pria yang juga berprofesi sebagai videografer ini sebelumnya dipercaya mengerjakan video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Dua puluh desa tersebut tersebar di empat kecamatan yakni Tigapanah, Tiganderket, Tigabinanga, dan Namanteran.

Akan tetapi, proyek yang berjalan sejak tahun 2020-2022 dengan total anggaran Rp600 juta ini justru berujung pada tudingan korupsi. 

Jaksa mendakwa adanya praktik mark-up dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Amsal pun dituding merugikan negara hingga Rp200 juta.

Penasihat hukum Amsal, Willyam Raja Dev pun mempertanyakan dasar perhitungan di balik angka kerugian negara sebesar Rp200 juta tersebut.

Apalagi menurut Willyam, banyak kepala desa yang bingung mengapa proyek tersebut dipermasalahkan.

Pasalnya proyek video profil desa sudah selesai, sudah dibayar, dan sudah sesuai apa yang diminta.

Setelah kasus tersebut viral, Komisi III DPR RI akhirnya bertindak.

Baca juga: 5 Kejanggalan Kasus Amsal Sitepu, Videografer jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Potensi Kriminalisasi

RDPU Kasus Amsal Sitepu

Komisi III DPR RI bakal menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus videografer Amsal Sitepu pada Senin (30/3/2026), pukul 09.00 WIB. 

Amsal merupakan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pada kegiatan pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.

“RDPU ini digelar untuk menyikapi banyaknya desakan masyarakat yang menganggap kasus tersebut diwarnai ketidakadilan,” kata Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Minggu (29/3/2026). 

Habiburokhman menjelaskan, Amsal Sitepu yang berprofesi sebagai videografer dituduh melakukan penggelembungan anggaran (mark up) atas jasa pembuatan video promosi desa.

Menurutnya, pekerjaan videografi merupakan kerja kreatif yang tidak memiliki standar harga baku, sehingga penilaiannya kerap bersifat subjektif.