Demi Penghematan, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Terapkan Kebijakan WFH Massal bagi Pegawai Pemprov

“Puasa untuk internal, tapi untuk eksternal atau layanan publiknya pesta. Karena alokasi untuk kepentingan masyarakat malah meningkat tahun ini untuk layanan publik," ucap Dedi.

Baca juga: Kisah Murid Garut Tempuh Hutan Dua Jam Setiap Subuh Demi ke Sekolah, Netizen Sentil Dedi Mulyadi

Kesepakatan Anggaran dan Rincian Belanja Daerah

Kebijakan ini merupakan bagian dari kesepakatan resmi terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026. 

Kesepakatan tersebut telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jabar dalam rapat paripurna pada Jumat (31/10).

Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi memaparkan proyeksi total anggaran belanja daerah sekitar Rp 28 triliun, angka yang mencerminkan penurunan akibat penundaan dana transfer pusat sebesar Rp 2,4 triliun.

Pos belanja yang akan dilaksanakan Pemprov Jabar di antaranya untuk sektor pendidikan di angka Rp 6,30 triliun, belanja kesehatan Rp 1,63 triliun. Lalu, belanja infrastruktur Rp 4,01 triliun.

Rinciannya, untuk preservasi jalan dan jembatan senilai Rp 2,2 triliun, juga PJU dan perlengkapan jalan Rp559 miliar. 

Kemudian, belanja lingkungan hidup Rp 180,6 miliar, belanja pangan dan pertanian Rp 135,04 miliar, belanja pembangunan desa, sosial dan kemasyarakatan Rp 746,41 miliar.

Belanja perekonomian Rp 245,57 miliar, serta belanja bagi hasil dan hibah Rp 6,23 triliun. Selanjutnya, belanja program lainnya Rp 393,54 miliar.

Secara lebih detail, alokasi infrastruktur mencakup preservasi jalan dan jembatan senilai Rp 2,2 triliun, serta Penerangan Jalan Umum (PJU) dan perlengkapan jalan sebesar Rp 559 miliar. 

Sementara itu, belanja pegawai non-DAK dan BLUD ditetapkan Rp 6,7 triliun, dengan fixed cost (tenaga keamanan dan kebersihan) sebesar Rp 510 miliar.

(TribunTrends.com/Grid.ID)