Demi Penghematan, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Terapkan Kebijakan WFH Massal bagi Pegawai Pemprov

TRIBUNTRENDS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan publik setelah mengumumkan kebijakan yang terbilang berani. 

Menghadapi tantangan fiskal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan menerapkan sistem kerja dari rumah (Work From Home/WFH) secara massal bagi para pegawainya mulai tahun 2026.

Keputusan ini bukan tanpa alasan. Dedi Mulyadi menyebut bahwa tahun 2026 diprediksi akan menjadi periode yang cukup menantang bagi Pemprov Jabar. 

Tantangan utama bersumber dari penurunan signifikan pada nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar.

Awalnya, APBD diproyeksikan berada di angka Rp 31,1 triliun, namun kini harus direvisi turun menjadi sekitar Rp 28 triliun. Penurunan tajam ini disebabkan adanya penundaan transfer dana sebesar Rp 2,4 triliun dari pemerintah pusat.

Dedi Mulyadi sendiri menyoroti tren penurunan anggaran sejak ia menjabat.

"Sebelum saya menjabat (APBD) di angka Rp 37 triliun. Awal menjabat di sekitar Rp 31 triliun. Dan nanti akan turun lagi," kata Dedi di Bandung, dikutip dari Kompas TV.

Baca juga: Gebrakan Dedi Mulyadi Usai Ribut dengan Purbaya: Buka Semua Catatan Kas Daerah di Media Sosial

Kebijakan 'Puasa Anggaran' dan Alasan di Balik WFH

Sebagai langkah antisipasi terhadap defisit ini, mantan Bupati Purwakarta tersebut berencana menerapkan strategi "puasa anggaran" di berbagai sektor operasional Pemprov Jabar.

Strategi penghematan internal akan mencakup pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas, pengurangan dana konsumsi dan alat tulis kantor (ATK), hingga penerapan sistem WFH bagi sebagian besar pegawai.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa WFH menjadi instrumen penghematan yang signifikan, terutama untuk mengurangi biaya operasional kantor sehari-hari.

"Jadi itu, langkah WFH agar tidak terjadi penumpukan pegawai Provinsi Jawa Barat di kantor,” ucap Dedi.

“Karena semakin banyak orang di kantor, semakin banyak air yang dipakai, listrik yang dipakai, semakin banyak jaringan internet yang digunakan.”

Baca juga: Curhat Pedih Warga Subang: Hidup di Dekat Pabrik Aqua, Tapi Tak Punya Air Bersih, Dedi Mulyadi Pilu

Layanan Publik Tetap Diprioritaskan

Meskipun harus melakukan efisiensi internal yang ketat, Gubernur Dedi Mulyadi memastikan bahwa alokasi belanja untuk kepentingan publik justru akan diupayakan meningkat. 

Sektor-sektor utama seperti infrastruktur dan pendidikan menjadi fokus utama yang tidak akan dikorbankan.

Dedi Mulyadi menegaskan adanya kontras antara kebijakan internal dan eksternal Pemprov Jabar pada tahun anggaran tersebut.