Demi Penghematan, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Terapkan Kebijakan WFH Massal bagi Pegawai Pemprov

TRIBUNTRENDS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan publik setelah mengumumkan kebijakan yang terbilang berani. 

Menghadapi tantangan fiskal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan menerapkan sistem kerja dari rumah (Work From Home/WFH) secara massal bagi para pegawainya mulai tahun 2026.

Keputusan ini bukan tanpa alasan. Dedi Mulyadi menyebut bahwa tahun 2026 diprediksi akan menjadi periode yang cukup menantang bagi Pemprov Jabar. 

Tantangan utama bersumber dari penurunan signifikan pada nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar.

Awalnya, APBD diproyeksikan berada di angka Rp 31,1 triliun, namun kini harus direvisi turun menjadi sekitar Rp 28 triliun. Penurunan tajam ini disebabkan adanya penundaan transfer dana sebesar Rp 2,4 triliun dari pemerintah pusat.

Dedi Mulyadi sendiri menyoroti tren penurunan anggaran sejak ia menjabat.

"Sebelum saya menjabat (APBD) di angka Rp 37 triliun. Awal menjabat di sekitar Rp 31 triliun. Dan nanti akan turun lagi," kata Dedi di Bandung, dikutip dari Kompas TV.

Baca juga: Gebrakan Dedi Mulyadi Usai Ribut dengan Purbaya: Buka Semua Catatan Kas Daerah di Media Sosial

Kebijakan 'Puasa Anggaran' dan Alasan di Balik WFH

Sebagai langkah antisipasi terhadap defisit ini, mantan Bupati Purwakarta tersebut berencana menerapkan strategi "puasa anggaran" di berbagai sektor operasional Pemprov Jabar.

Strategi penghematan internal akan mencakup pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas, pengurangan dana konsumsi dan alat tulis kantor (ATK), hingga penerapan sistem WFH bagi sebagian besar pegawai.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa WFH menjadi instrumen penghematan yang signifikan, terutama untuk mengurangi biaya operasional kantor sehari-hari.

"Jadi itu, langkah WFH agar tidak terjadi penumpukan pegawai Provinsi Jawa Barat di kantor,” ucap Dedi.

“Karena semakin banyak orang di kantor, semakin banyak air yang dipakai, listrik yang dipakai, semakin banyak jaringan internet yang digunakan.”

Baca juga: Curhat Pedih Warga Subang: Hidup di Dekat Pabrik Aqua, Tapi Tak Punya Air Bersih, Dedi Mulyadi Pilu

Layanan Publik Tetap Diprioritaskan

Meskipun harus melakukan efisiensi internal yang ketat, Gubernur Dedi Mulyadi memastikan bahwa alokasi belanja untuk kepentingan publik justru akan diupayakan meningkat. 

Sektor-sektor utama seperti infrastruktur dan pendidikan menjadi fokus utama yang tidak akan dikorbankan.

Dedi Mulyadi menegaskan adanya kontras antara kebijakan internal dan eksternal Pemprov Jabar pada tahun anggaran tersebut.

“Puasa untuk internal, tapi untuk eksternal atau layanan publiknya pesta. Karena alokasi untuk kepentingan masyarakat malah meningkat tahun ini untuk layanan publik," ucap Dedi.

Baca juga: Kisah Murid Garut Tempuh Hutan Dua Jam Setiap Subuh Demi ke Sekolah, Netizen Sentil Dedi Mulyadi

Kesepakatan Anggaran dan Rincian Belanja Daerah

Kebijakan ini merupakan bagian dari kesepakatan resmi terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026. 

Kesepakatan tersebut telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jabar dalam rapat paripurna pada Jumat (31/10).

Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi memaparkan proyeksi total anggaran belanja daerah sekitar Rp 28 triliun, angka yang mencerminkan penurunan akibat penundaan dana transfer pusat sebesar Rp 2,4 triliun.

Pos belanja yang akan dilaksanakan Pemprov Jabar di antaranya untuk sektor pendidikan di angka Rp 6,30 triliun, belanja kesehatan Rp 1,63 triliun. Lalu, belanja infrastruktur Rp 4,01 triliun.

Rinciannya, untuk preservasi jalan dan jembatan senilai Rp 2,2 triliun, juga PJU dan perlengkapan jalan Rp559 miliar. 

Kemudian, belanja lingkungan hidup Rp 180,6 miliar, belanja pangan dan pertanian Rp 135,04 miliar, belanja pembangunan desa, sosial dan kemasyarakatan Rp 746,41 miliar.

Belanja perekonomian Rp 245,57 miliar, serta belanja bagi hasil dan hibah Rp 6,23 triliun. Selanjutnya, belanja program lainnya Rp 393,54 miliar.

Secara lebih detail, alokasi infrastruktur mencakup preservasi jalan dan jembatan senilai Rp 2,2 triliun, serta Penerangan Jalan Umum (PJU) dan perlengkapan jalan sebesar Rp 559 miliar. 

Sementara itu, belanja pegawai non-DAK dan BLUD ditetapkan Rp 6,7 triliun, dengan fixed cost (tenaga keamanan dan kebersihan) sebesar Rp 510 miliar.

(TribunTrends.com/Grid.ID)