Atalia Praratya Buka Suara Tragedi Al-Khoziny,  Istri Ridwan Kamil Tuntut Keadilan Pasca Kejadian

TRIBUNTRENDS.COM - Duka mendalam menyelimuti ruang publik atas tragedi ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. 

Insiden memilukan ini mencatat sejarah kelam sebagai salah satu tragedi runtuhnya pondok dengan korban jiwa terbanyak, merenggut nyawa sebanyak 65 santri.

Bukan hanya duka, kegeraman publik pun meluas. Kecaman keras diarahkan tidak hanya kepada pengelola Ponpes Al-Khoziny, tetapi juga kepada pihak pemerintah yang dinilai lalai dalam tugas pengawasan proses pembangunan di lingkungan ponpes tersebut.

Sorotan Tajam Atalia Praratya: Kelalaian Pembangunan Adalah Biang Kerok

Baca juga: Keteguhan Rossy, Bertahan Tiga Hari di Bawah Reruntuhan dan Siap Kembali Mondok dengan Kaki Baru

Suara tegas juga datang dari parlemen. Atalia Praratya, Anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus istri Ridwan Kamil, turut melayangkan kecaman pedas. 

Ia menilai tragedi ambruknya Ponpes Al-Khoziny tak lepas dari unsur kelalaian serius dalam proses pembangunan konstruksi, sehingga menuntut pertanggungjawaban penuh dari pengelola.

Dugaan kelalaian ini mencakup beberapa poin krusial, tidak adanya izin resmi untuk pembangunan gedung, pengabaian keterlibatan tenaga ahli pengawas sipil selama proses konstruksi, hingga indikasi proses pengecoran bangunan yang dilakukan secara asal-asalan.

Atalia mengungkapkan dugaan tersebut dengan jelas.

"Berdasarkan informasi yang ada, ada dugaan kelalaian cukup kuat, pengecoran baru selesai beberapa jam sebelum ambruk, indikasi tidak adanya izin, pengawasan teknis yang memadai dan lain-lain," kata Atalia dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Kisah Pilu di Balik Tragedi Ponpes Al-Khoziny: Tangis Sang Bunda dan Firasat Aneh Sang Paman

Desakan Proses Hukum yang Transparan dan Sanksi Tegas

Melihat serangkaian dugaan kelalaian berat ini, legislator Fraksi Golkar tersebut mendorong dilakukannya proses hukum yang transparan dan adil. Bagi Atalia, keadilan harus ditegakkan untuk memberikan efek jera.

"Jika memang terbukti seluruh dugaan kelalaian tersebut, maka sudah selayaknya ada pertanggungjawaban hukum yang tegas," tegasnya.

Terkait wacana pencabutan izin operasional Ponpes Al-Khoziny, Atalia menyerukan perlunya kajian yang lebih proporsional. 

Namun, ia menekankan pentingnya penerapan sanksi seberat-beratnya jika memang terbukti ada kelalaian berat dan pelanggaran prosedur oleh pihak pengelola.

Baca juga: Deru Pilu di Bangkalan: Keikhlasan Ayah Menyambut Kepulangan Royhan, Santri Korban Mushola Ambruk

Prioritas: Pencegahan dan Dukungan Psikologis Korban