Serapan Tinggi tapi Tak Seimbang, DPRD Klaten Singgung Perbedaan Capaian Antar Sektor

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo
 
TRIBUNTRENDS.COM, KLATEN – DPRD Kabupaten Klaten menyoroti ketimpangan serapan anggaran antar sektor dalam LKPJ Bupati Klaten Tahun 2025. Di satu sisi ada yang tinggi, namun di sisi lain ada yang sangat rendah.

Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Klaten, Kamis (16/4/2026), saat perwakilan Komisi II Fraksi PDIP Dewi Anggreani menyampaikan laporan evaluasi.

Suasana rapat tampak dinamis. Sejumlah anggota dewan memperhatikan dokumen, sementara di layar besar ruang sidang menampilkan agenda Rapat Paripurna tersebut. 

Sektor kelautan dan perikanan mencatat serapan tinggi mencapai 98,19 persen, bahkan belanja modal tembus 100 persen.

Namun kondisi berbanding terbalik dengan sektor perdagangan yang hanya 44,71 persen. Dimana sektor tersebut mengalami efisiensi anggaran. 

Sektor lain seperti pertanian (80,85 persen), perindustrian (79,13 persen), dan koperasi-UMKM (82,39 persen) juga dinilai belum optimal.

DPRD menilai ketimpangan ini menunjukkan perencanaan anggaran belum merata dan kurang presisi.

“OPD pelaksana agar lebih realistis dalam menyusun anggaran sehingga sisa anggaran yang tidak terserap dapat dialokasikan pada urusan lain yang lebih prioritas,” tegas Komisi II.

Selain itu, DPRD juga menyoroti persoalan teknis di lapangan, seperti rendahnya partisipasi pelaku industri kecil dalam sistem Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Banyak pelaku usaha belum memiliki NIB, NPWP, maupun akses email.

“Masih banyak IKM yang belum mengetahui pentingnya mendaftar akun SIINas,” tulis laporan tersebut.

DPRD meminta pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi agar pelaku usaha bisa masuk dalam sistem industri nasional.

Rapat ditutup dengan penetapan rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah ke depan. (*)