LKPJ Bupati 2025 Dikaji DPRD Klaten, Pendidikan Inklusi Perlu Penguatan

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo

TRIBUNTRENDS.COM, KLATEN – DPRD Kabupaten Klaten menyoroti sejumlah catatan strategis dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klaten Tahun 2025, terutama terkait layanan pendidikan inklusi yang dinilai belum optimal.

Sorotan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Klaten yang digelar di Gedung Paripurna, Kamis (16/4/2026) pagi.

Dalam rapat tersebut, pimpinan DPRD bersama jajaran eksekutif terlihat duduk di kursi utama berlatar ukiran kayu khas Jawa. 

Agenda utama adalah persetujuan catatan strategis dan penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati 2025.

Ketua DPRD Klaten Edy Sasongko, mengatakan pembahasan melibatkan seluruh komisi dengan fokus pada efektivitas program pemerintah daerah.

“Tadi (Rapat Paripurna) yang pertama adalah persetujuan terkait catatan-catatan strategis terhadap LKPJ Bupati Klaten tahun 2025. Kedua adalah penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ Bupati 2025,” ujarnya.

Ia menegaskan, salah satu catatan penting datang dari sektor pendidikan, khususnya sekolah inklusi tingkat SD hingga SMP.

“Salah satu contoh di urusan pendidikan terkait dengan sekolah inklusi tadi dari SD sampai SMP. Ternyata di Klaten masih ada kekurangan guru pendamping terhadap anak-anak disabilitas,” katanya.

DPRD pun mendorong adanya langkah konkret dari pemerintah daerah.

“Tadi juga diusulkan untuk ke depan Kabupaten Klaten bisa menindaklanjuti dan mengusulkan juga ada unit layanan disabilitas untuk SD dan SMP di Kabupaten Klaten,” lanjutnya.

Rapat berlangsung dengan suasana formal, diikuti puluhan anggota dewan yang tampak serius mencermati dokumen LKPJ. 

Beberapa anggota terlihat mencatat poin-poin penting, sementara lainnya berdiskusi ringan sebelum agenda pengambilan keputusan.

Di akhir agenda, dilakukan penyerahan dokumen keputusan DPRD kepada pihak eksekutif sebagai bentuk rekomendasi resmi. (*)