DPRD Klaten Kritik Perencanaan Anggaran OPD, Banyak Tak Terserap Maksimal

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo
 
TRIBUNTRENDS.COM, KLATEN – DPRD Kabupaten Klaten mengkritik perencanaan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai tidak realistis dalam LKPJ Bupati Klaten Tahun 2025.

Kritik tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (16/4/2026), saat Komisi II DPRD Klaten melalui laporan yang dibacakan Dewi Anggreani membacakan laporan evaluasi.

Di ruang sidang yang dipenuhi anggota dewan dan perwakilan OPD, pembacaan laporan berlangsung bergantian dari podium, dengan suasana khidmat dan penuh perhatian.

Salah satu yang disorot adalah sektor koperasi dan UMKM. Realisasi anggaran hanya mencapai 82,39 persen, turun dari tahun sebelumnya sebesar 91,36 persen.

“Pada tahun-tahun mendatang, OPD pelaksana Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk lebih realistis dalam menyusun anggaran,” tegas Komisi II.

Hal serupa juga terjadi pada sektor perindustrian dengan serapan 79,13 persen.

DPRD menilai kondisi ini menunjukkan perencanaan anggaran yang kurang cermat dan tidak obyektif.

“Seharusnya dana tersebut dapat dialokasikan kepada program, kegiatan dan sub kegiatan lain yang lebih penting,” bunyi laporan Komisi II.

Sementara itu, sektor pertanian juga mengalami penurunan serapan menjadi 80,85 persen, dari sebelumnya 90,19 persen.

Meski capaian fisik dinilai baik, DPRD tetap meminta perbaikan dalam penyusunan anggaran.

Di sisi lain, Komisi II mengapresiasi capaian indikator kinerja yang mayoritas masuk kategori “sangat tinggi”.

Namun, DPRD menegaskan capaian tersebut harus diiringi dengan efektivitas penggunaan anggaran.
Rapat ditutup dengan penyerahan keputusan DPRD terkait rekomendasi LKPJ kepada pemerintah daerah. (*)