Ironi Pengadaan 21.000 Unit Motor Listrik MBG, DPR Singgung Gaji Honorer: Selesaikan Problem Dasar

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, kritik pengadaan motor listrik 21.000 untuk SPPG
• Pulung pun membandingkan anggaran yang dikeluarkan dengan jumlah gaji guru honorer
• Pulung meminta BGN memprioritaskan program MBG terlebih dulu

TRIBUNTRENDS.COM - Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, melontarkan kritik terhadap rencana pengadaan 21.000 unit motor listrik yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Kebijakan ini dinilai menimbulkan sejumlah persoalan, terutama dari sisi prioritas penggunaan anggaran negara.

Sorotan tersebut semakin menguat setelah sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebut telah mencoret pengadaan tersebut dari kementeriannya.

Namun demikian, program itu tetap dilanjutkan oleh BGN, sehingga memunculkan tanda tanya di ruang publik.

Diketahui, pengadaan motor listrik dengan nilai mencapai sekitar Rp1,39 triliun itu menggunakan anggaran tahun 2025, meski barangnya baru akan diserahkan pada Mei 2026.

Baca juga: Skema Anggaran Rp 113 Miliar untuk EO, Pakai Jasa 16 Perusahaan, BGN Jabarkan Tugas dan Perannya

Kondisi ini pun memicu pertanyaan terkait mekanisme pengadaan yang dijalankan BGN, khususnya apakah sudah sesuai dengan standar tata kelola keuangan negara.

Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya menegaskan bahwa pengadaan motor listrik untuk para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bukan merupakan program yang dibuat secara mendadak.

Ia juga menyampaikan bahwa prosesnya dilakukan secara transparan dan tetap mengedepankan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski demikian, Pulung tetap menekankan pentingnya peninjauan ulang terhadap skala prioritas anggaran, terlebih dengan kondisi fiskal negara yang saat ini dinilai tidak dalam keadaan optimal.

Ia menilai, BGN seharusnya lebih fokus membedakan kebutuhan yang benar-benar mendesak dengan program yang tidak terlalu prioritas.

Menurutnya, kebutuhan utama di lapangan saat ini justru terletak pada peningkatan kualitas operasional dapur SPPG agar mampu menghasilkan makanan yang bersih, sehat, dan sesuai standar gizi.

“Akan jauh lebih bagus jika anggaran BGN difokuskan untuk menyelesaikan problem dasar pada dapur-dapur SPPG sehingga memiliki standar output yang maksimal. Jangan minimalis kayak sekarang,” ujar Pulung dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Minggu (12/4/2026).

Selain persoalan tersebut, Pulung juga menyoroti kebijakan pengadaan motor listrik yang diberikan kepada kepala SPPG, yang sekaligus berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menurutnya, kebijakan ini menjadi ironi di tengah kondisi lain, di mana masih banyak pemerintah daerah yang berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai PPPK akibat keterbatasan anggaran untuk membayar gaji.

Situasi serupa juga terjadi pada tenaga pendidik honorer yang masih menerima pendapatan jauh dari standar kelayakan.