Keraton Solo Tak Bisa Gerak Bebas, Adik PB XIII Emosi, Sebut Pemerintah Sering Cawe-cawe Sejak Lama

Ringkasan Berita:

• KGPH Benowo menegaskan bahwa posisi Tedjowulan sebagai pendamping PB XIII tidak memiliki legitimasi setelah raja wafat
• Benowo membantah klaim Tedjowulan yang mengacu pada SK Mendagri, karena menurutnya keraton bukan institusi pemerintahan
• Benowo buka suara soal isu pemerintah akan ambil alih Keraton Solo

TRIBUNTRENDS.COM - Aroma ketegangan kembali terasa di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta pasca wafatnya SISKS Pakubuwono (PB) XIII.

Pernyataan Mahamenteri Keraton Solo, KGPA Tedjowulan, yang mengklaim dirinya menerima mandat pemerintah sebagai Raja Ad Interim, sontak menyulut reaksi keras dari keluarga dalam keraton.

Adik kandung mendiang raja, KGPH Benowo, akhirnya angkat bicara untuk meluruskan situasi yang dianggapnya telah keluar dari pakem tradisi.

Baca juga: Hangabehi Harus Tahu! Putra Tertua Tak Otomatis Jadi Raja, Adik PB XIII: Contohnya PB X dan PB XII

Benowo Meluruskan: “Mandat Pendamping Itu Gugur Saat Raja Wafat”

Dalam penyampaiannya, Benowo menegaskan bahwa posisi Tedjowulan sebagai pendamping PB XIII tidak memiliki legitimasi apa pun setelah sang raja mangkat.

Status itu, menurutnya, terikat pada kehidupan raja, bukan jabatan yang bisa diteruskan secara otomatis ke era kepemimpinan baru.

Pada Kamis (13/11/2025) malam, Tedjowulan sebelumnya menyatakan tidak akan menghadiri prosesi jumenengan atau penobatan KGPAA Hamengkunagoro yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (15/11/2025).

Pernyataan itu ia sampaikan dari Sekretariat Maha Menteri, menciptakan gelombang polemik baru.

Saat ditemui usai prosesi Hajad Dalem Jumenengan Dalem Nata Binayangkare SISKS Pakubuwono XIV, pada Sabtu (15/11/2025), Benowo melontarkan sindiran tajam yang sekaligus menjadi penegasan sikap keluarga.

"Bagaimana ya, silakan saja. Gusti Tedjowulan itu sebenarnya pendamping Pakubuwono XIII. Kalau yang didampingi sudah meninggal lalu mendampingi siapa?" ujar Benowo.

Ia juga menjelaskan bahwa jabatan Tedjowulan sebagai Mahamenteri tidak otomatis berlanjut pada masa PB XIV.

Apabila Tedjowulan tetap ingin memiliki peran yang sama, maka harus ada ikrar ulang sebagaimana adat yang berlaku di keraton.

Bantahan Soal Legitimasi SK Mendagri: “Tidak Ada Urusannya dengan Keraton”

Pernyataan Tedjowulan yang mengaku mendapat dasar legitimasi dari surat keputusan Menteri Dalam Negeri juga dibantah keras oleh Benowo.

Menurutnya, keraton bukanlah institusi pemerintahan daerah sehingga Mendagri tidak memiliki wewenang untuk menetapkan siapa pun sebagai pemimpin ad interim.

Baca juga: Rapat Jebakan! Adik PB XIII Cerita Detik-detik Mangkubumi Deklarasi Jadi PB XIV, Keluarga Walk Out

Benowo menegaskan:

"Katanya memakai surat Menteri Dalam Negeri, tapi Mendagri tidak ada urusannya.

Mendagri mengurus pemerintah kota atau pemda, bukan keraton. Kecuali keraton melakukan tindakan makar atau pemberontakan, baru ada proses hukum."

Meski demikian, Benowo mengaku tidak mempermasalahkan jika pemerintah ingin terlibat dalam urusan keraton, karena menurutnya hal tersebut sudah terjadi sejak lama dalam berbagai aspek.

Keluhan Lama: Keraton Solo Terkekang Status Cagar Budaya

Di sisi lain, Benowo menyoroti betapa ketatnya batasan yang harus dipatuhi Keraton Solo sebagai bangunan cagar budaya.

Ruang gerak renovasi maupun aktivitas penataan hampir tidak leluasa, berbeda dengan Keraton Yogyakarta yang menurutnya mendapatkan perlakuan berbeda.

Ia menuturkan keluh kesah yang selama ini dirasakan:

"Sudah jadi cagar budaya, tidak bisa bergerak bebas.

Mau membuat kamar mandi saja harus lapor, menambah tembok juga harus lapor. Kalau begitu, mengapa tidak sekalian Yogyakarta? Ini menjadi pertanyaan bagi saya."

***

(TribunTrends)