Purbaya Ambil Tindakan Hukum! Emosi Bendahara Kabupaten Bangkalan Terlibat Penggelapan Pajak

Kasus ini menjadi contoh nyata betapa seriusnya pemerintah menindak oknum yang mencoba bermain-main dengan kewajiban pajak.

Baca juga: Menkeu Purbaya Marah Besar ke Ajudan Gara-gara Dibuat Viral: Apa Perlunya Begituan?

Peningkatan Kompetensi: Antisipasi Agar Pelanggaran Tak Kembali Terulang

Di hadapan media, Purbaya menegaskan bahwa DJP terus berupaya meningkatkan kemampuan para bendahara pemerintah.

Pelatihan dan pembinaan dilakukan berkelanjutan agar setiap bendahara mampu memahami serta menjalankan kewajiban perpajakan secara benar.

Upaya ini bertujuan memotong akar ketidakpatuhan, bukan sekadar menindak kasus per kasus.

Sinergi Lintas Lembaga: MoU dengan Kejaksaan Agung untuk Perkuat Penegakan

Sebagai langkah pengamanan yang jauh lebih menyeluruh, DJP juga memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penanganan tindak pidana perpajakan.

Kerja sama ini tidak berhenti pada koordinasi informal, melainkan akan dinaikkan ke tahap formal melalui Memorandum of Understanding (MoU).

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkecil ruang gerak pelaku pelanggaran, sekaligus mempercepat jalannya penegakan hukum.

Forum Pengawasan Nasional: Menghubungkan Seluruh Instrumen Keuangan Negara

Tak berhenti di situ, DJP membentuk Forum Koordinasi Pengawasan Kepatuhan Pajak yang menghimpun berbagai institusi strategis:

• Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
• Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)
• Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Purbaya menjelaskan bahwa forum tersebut bertujuan memperkuat pertukaran data lintas lembaga serta memastikan seluruh bendahara pemerintah menjalankan kewajiban perpajakan secara tepat dan transparan.

Forum ini menjadi benteng baru dalam menjaga integritas penerimaan negara, memastikan bahwa setiap rupiah pajak yang dipotong benar-benar disetorkan sebagaimana mestinya.

***

(TribunTrends/Sebagian artikel diolah dari Kontan)