Kesalahan Fatal Kepala BGN saat Minta Dana Tambahan ke Purbaya, Pantas Diamuk DPR: Salah Alamat!

Mendengar teguran demi teguran yang datang silih berganti, Dadan akhirnya mengakui kesalahan prosedural yang terjadi.

Ia berjanji akan segera menyusun surat resmi kepada Komisi IX DPR untuk meminta persetujuan sebelum melangkah ke tahap pengajuan ke Kemenkeu.

“Baik kalau gitu nanti kami ajukan permintaan untuk pengajuan.

Saya kira kita ajukan segera, sepulang dari sini kita menulis surat ke Komisi IX untuk pengajuan anggaran,” katanya dengan nada menenangkan.

“Agar minggu ini kita juga bisa membahas terkait dengan itu, mudah-mudahan difasilitasi oleh Komisi IX.”

Dengan itu, rapat kembali berjalan tenang. Namun, teguran dari para anggota dewan menjadi catatan penting bagi BGN bahwa koordinasi politik dan pemahaman mekanisme anggaran adalah hal mutlak dalam tata kelola keuangan negara.

Pelajaran dari Insiden Senayan: Tata Tertib Anggaran Tak Boleh Diremehkan

Kisruh kecil antara BGN dan DPR itu menjadi pengingat keras bagi lembaga pemerintah.

Bahwa dalam sistem anggaran Indonesia, setiap rupiah yang hendak ditambah atau digeser harus melalui persetujuan DPR terlebih dahulu, bukan sebaliknya.

Langkah Dadan yang mungkin dimaksudkan untuk mempercepat proses justru menunjukkan lemahnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif sebuah kesalahan yang, meski tampak administratif, bisa berimplikasi besar pada kepercayaan publik dan kelancaran program nasional.

Kini, publik menunggu apakah Badan Gizi Nasional akan segera memperbaiki koordinasi tersebut, atau justru kembali menjadi sorotan karena kurangnya pemahaman terhadap mekanisme dasar pengelolaan anggaran negara.

***

(TribunTrends/Sebagian artikel diolah dari Kompas)