Tak Kapok Jadi Tersangka Ijazah Jokowi, Roy Suryo Kini Serang Polisi, Sebut Ada Pembohongan Publik

Ringkasan Berita:

• Roy Suryo Tolak Status Tersangka dan Tuding Polisi Salah Informasi
• Desakan Penahanan Demi Wibawa Hukum dan Ketertiban Publik
• Peringatan atas Bahaya Manipulasi Data dan Narasi Sesat

TRIBUNTRENDS.COM - Kasus dugaan penyebaran hoaks terkait isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali menjadi sorotan publik.

Kali ini, giliran Pakar Telematika Roy Suryo yang berada di garis depan polemik hukum tersebut.

Ia menolak mentah-mentah penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, dan bahkan menuding adanya ketidakberesan di tubuh kepolisian.

Roy Suryo Tak Terima Ditetapkan Tersangka

Penetapan Roy Suryo sebagai tersangka diumumkan pada Jumat (7/11/2025), bersama tujuh orang lainnya yang turut dijerat dalam perkara serupa.

Baca juga: Roy Suryo Sebut Jokowi Pembohong Soal Ijazah, Tantang Ayah Gibran Lakukan Hal Ini: Tak Bakal Berani!

Namun, alih-alih diam, Roy justru melontarkan pernyataan mengejutkan. 

Ia menuding Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Suheri, telah menerima informasi keliru dari bawahannya.

“Untuk Pak Kapolda Irjen Asep, tolong nasehati anak buahnya benar enggak, informasi yang masuk ke Irjen Asep, saya mengedit ijazah dan mengedarkannya.

Tidak ada kami mengedit. Sama sekali kami tidak melakukannya. Itu pembohongan publik,” ujar Roy dengan nada tegas pada Sabtu (8/11/2025).

Pernyataan itu sontak menimbulkan riuh di ruang publik. Sosok yang selama ini dikenal sebagai analis teknologi dan telematika itu kini berada di pusaran kasus besar yang menyentuh simbol tertinggi negara.

Seruan Tegas: Hentikan Kegaduhan Publik

Di sisi lain, Koordinator Komrad Pancasila, Antony Komrad, mendesak aparat kepolisian agar segera mengambil langkah tegas.

Ia menilai Polda Metro Jaya perlu melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan ketujuh tersangka lainnya untuk menjaga wibawa hukum dan menghentikan kegaduhan yang telah berlarut-larut.

“Penahanan para tersangka adalah langkah proporsional untuk menjaga marwah hukum dan ketertiban ruang publik.