Pantas Menkeu Purbaya Ngamuk Dana Pemerintah Nganggur di Bank 'Duit Nganggur, Saya yang Bayar Bunga'

Ringkasan Berita:

• Dana Pemerintah yang Mengendap Menimbulkan Beban Bunga
• Menkeu Purbaya menekankan pentingnya penggunaan dana publik secara cepat dan efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
• Purbaya melakukan kunjungan ke berbagai kementerian untuk memastikan anggaran digunakan

TRIBUNTRENDS.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali melontarkan peringatan keras kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang masih lamban membelanjakan anggarannya.

Bukan tanpa alasan. Purbaya mengungkapkan bahwa negara kini harus membayar bunga hingga 6 persen untuk dana pemerintah yang mengendap di bank uang yang seharusnya menggerakkan ekonomi, tetapi justru “tidur” di rekening.

“Kan uangnya nganggur. Saya bayar bunga untuk uang yang enggak dipakai, sementara ekonomi lagi susah enggak kedorong,” ujar Purbaya tegas dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Baca juga: Tiba-tiba, Menkeu Purbaya Minta Maaf Pada Dua Lembaga Ini, Akui Banyak yang Sebel Padanya: Biar Aja

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, hingga Agustus 2025, total dana pemerintah yang mengendap di perbankan mencapai Rp653,3 triliun. 

Dari jumlah itu, Rp399 triliun merupakan simpanan pemerintah pusat, dan Rp254,3 triliun milik pemerintah daerah.

Rinciannya, dana pusat tersimpan dalam giro Rp168,5 triliun, tabungan Rp2,4 triliun, dan deposito Rp228,1 triliun.

Sementara dana daerah terdiri dari giro Rp188,9 triliun, tabungan Rp8 triliun, dan deposito Rp57,5 triliun.

Menurut Purbaya, uang sebesar itu sebagian besar bersumber dari utang negara, bukan dana gratis.

Artinya, setiap rupiah yang mengendap di bank sebenarnya membawa beban bunga yang harus dibayar rakyat.

“Setiap rupiah dalam APBN itu ada unsur utangnya. Jadi kalau uang itu cuma diam, kita tetap bayar bunganya.

Tapi kalau dibelanjakan, dia bisa menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan,” tegasnya.

Purbaya pun berkomitmen untuk mempercepat realisasi belanja di seluruh lini pemerintahan.

Meski diakui, langkah itu sering kali menghadapi resistensi dan kekhawatiran dari sejumlah pihak terkait tata kelola dan birokrasi.

Namun, baginya, risiko ekonomi akibat dana menganggur jauh lebih besar.

“Ekonomi ini harus terus bergerak. Kalau uangnya dibiarkan diam, kita malah rugi dua kali bayar bunga iya, ekonomi enggak jalan juga,” tandas Purbaya.

Baca juga: Dugaan Penyelewengan KUR Terkuak, Purbaya Janji Bongkar Praktik Bank Tak Sesuai Aturan: Saya Beresin