Purbaya Blokir Rp 200 Triliun dari Konglomerat, Ekonomi Rakyat Jadi Prioritas, Penyaluran Harus Luas

Ringkasan Berita:

• Larangan Penyaluran Dana Rp 200 Triliun ke Konglomerat atau Dolar
• Dana Rp 200 triliun harus disebar melalui kredit untuk masyarakat umum
• Bank-bank penerima dana yang hanya menahan uang di brangkas akan rugi karena bunga 4 persen per tahun

TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah sorotan publik atas arah kebijakan fiskal baru, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan pernyataan yang menggema di ruang rapat para bankir nasional.

Dengan nada tegas, ia melarang bank-bank milik negara (Himbara) yang menerima dana saldo pemerintah sebesar Rp 200 triliun untuk menyalurkan uang itu kepada konglomerat atau membelinya dalam bentuk dolar Amerika Serikat.

Bagi Purbaya, uang negara harus berputar di nadi rakyat, bukan mengendap di saku para taipan.

“Saya minta ke perbankan yang terima dana itu, jangan anda kasih ke konglomerat dan nggak boleh beli dolar karena kalau nggak rupiah akan melemah,” ujarnya lantang dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Baca juga: Babel Balik Menyerang Purbaya! Dana Rp 2,1 Triliun Ternyata Salah Input, Berujung Laporan Polisi

Rp 200 Triliun Dana Segar: “Ini Bukan untuk Parkir, Tapi Menggerakkan Ekonomi!”

Menurut Purbaya, suntikan dana jumbo itu bukanlah hadiah bagi perbankan, melainkan tugas mulia untuk menghidupkan perekonomian nasional dari bawah.

Dana tersebut, tegasnya, harus mengalir ke masyarakat lewat penyaluran kredit produktif, bukan berhenti di brankas atau berputar di meja spekulasi valuta asing.

“Sebetulnya saya nggak intervensi terlalu besar terhadap penggunaan dana itu. Seperti ada dana segar ke perbankan, dia nggak bisa nyalur di bank sentral lagi.

Saya suruh ke bank sentral, jangan diserap ya dana itu. Jadi uangnya kan sekarang di brangkas mereka banyak,” jelasnya dengan nada tenang namun tajam.

Bagi Purbaya, teori sederhananya begini: ketika uang berputar di bank-bank rakyat, ekonomi ikut berdetak.

Namun ketika uang hanya diparkir untuk keuntungan sesaat, maka seluruh sistem keuangan kehilangan denyutnya.

Bank Harus Bergerak: Kalau Tidak, Mereka Rugi Sendiri

Purbaya kemudian mengungkap alasan lain mengapa bank-bank penerima dana tak bisa seenaknya “menyimpan” uang Rp 200 triliun itu.

Menurutnya, dana pemerintah tersebut datang dengan konsekuensi bunga hampir 4 persen per tahun yang harus dibayar bank kepada Kementerian Keuangan.

“Kalau uang itu cuma disimpan, mereka rugi. Jadi (pihak bank) terpaksa menyalurkan uang itu, mungkin pertama di interbank, di tempat lain, di kredit. Akhirnya pasti kredit,” tutur Purbaya.

Dengan kata lain, bank tidak punya pilihan selain menyalurkan uang itu kembali ke pasar.

Dan di situlah efek domino mulai bekerja dari penyaluran kredit, ke aktivitas usaha, hingga konsumsi masyarakat.

Baca juga: Purbaya Dituding Asal Bicara, Muhidin Gubernur Kalsel Emosi soal Dana Triliunan: Koboi Salah Tembak!

Menciptakan Kompetisi Sehat, Menurunkan Bunga Pinjaman

Namun Purbaya tidak berhenti di situ. Ia juga melihat strategi ini sebagai cara untuk mendorong persaingan sehat di sektor kredit.

“Kalau ada cukup banyak uang untuk disalurkan kepada peminjam dengan proyek-proyek bagus, maka akan timbul persaingan untuk memperebutkan portofolio kredit yang terbatas,” jelasnya.

Dampaknya? Bunga pinjaman turun. Dan ketika bunga pinjaman turun, roda ekonomi berputar lebih cepat.

“Jadi saya ciptakan mereka, suruh mereka untuk berkompetisi di perekonomian supaya bunga pinjaman turun. Sekarang sudah turun cukup.

Bunga deposit juga turun, sehingga orang yang punya uang banyak nggak sayang lagi ambil uangnya di bank buat belanja sekarang,” urai Purbaya panjang lebar.

Dengan senyum tipis, ia menutup penjelasannya dengan kalimat yang mencerminkan keyakinan penuh pada efek berantai dari kebijakannya: “Toh bunganya lebih kecil. Itu salah satu impact dari turunnya opportunity cost of money.”

Dari Kantor Menteri ke Dompet Rakyat

Di tangan Purbaya, uang negara bukan sekadar angka dalam tabel APBN. Ia ingin membuktikan bahwa kebijakan fiskal dapat hidup, bergerak, dan menyentuh masyarakat.

Baginya, Rp 200 triliun bukan sekadar saldo, tapi sumber kehidupan ekonomi nasional.

Bukan untuk memperkuat konglomerasi, bukan untuk menimbun dolar, tapi untuk menghidupkan usaha kecil, mendorong kredit produktif, dan menjaga nilai rupiah tetap tegak.

***

(TribunTrends)