Miris dengan Rumah Tipe 36, Menkeu Purbaya Syok Lihat Luasnya Kantor Maruarar Sirait: Tidak Adil!

TRIBUNTRENDS.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali mengeluarkan pernyataan berani.

Kali ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjadi sasarannya.

Menkeu Purbaya tak segan menyindir Ara terkait rumah subsidi tipe 36 yang menurutnya tidak manusiawi.

Sindiran itu ia lontarkan saat kunjungan ke Kantor Menteri PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Menkeu Purbaya bahkan membandingkannya dengan kantor Ara yang sangat luas, yang menurutnya tidak adil.

Purbaya secara tajam membandingkan kemewahan fasilitas pejabat dengan kondisi hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Lihat ruang kerja Anda, ya?

Anda kasih apartemen ukuran berapa?

Enggak adil ini," kata Purbaya yang kemudian menambahkan bahwa sindiran itu hanya candaan.

Ara memberikan pembelaan dengan mengklaim ruang kerja yang luas tersebut memang digunakan oleh ratusan orang.

"Ini diset sebagai ruang kerja, ruang rapat, sekaligus ruang aspirasi ini, ratusan orang [datang] kemari," jawab Ara.

Purbaya pun menyoroti perbedaan kontras antara ruang kerja Ara yang luas dan standar ukuran rumah atau apartemen yang diberikan kepada rakyat kecil melalui program subsidi yang berukuran hanya 36 meter persegi.

Memang, ruang kerja Ara di Lantai 21, Wisma Mandiri 2, mewah dan luas.

Kemewahan direpresentasikan dengan lantai kayu solid parket, dengan interior berlanggam klasik. 

Furnitur sofa mendominasi perhatian, berwarna biru toska dengan kayu ukiran khas Jepara dan meja kayu berlapis kaca tebal. 

Nuansa klasik juga terlihat dari meja kerja dan kursi kayu dengan bantalan empuk bersandaran tinggi.

Demikian halnya dengan area dining atau sering difungsikan sebagai area pertemuan yang dilengkapi furnitur kayu warna earth tone.

Terdapat dokumentasi foto Ara bersama Presiden Prabowo Subianto, para menteri Kabinet Merah Putih, dan para pemimpin asosiasi pengembang berukuran raksasa dengan pigura bernuansa klasik terpajang berdiri memenuhi ruangan.

Menanggapi sindiran tersebut, Ara menegaskan kesiapannya untuk membuat terobosan dalam program perumahan.

Purbaya pun setuju dan menekankan bahwa standar hunian yang diberikan harus lebih manusiawi dan tidak memaksakan MBR pada kondisi yang terlalu sempit.

"Saya pikir paling manusiawilah," kata Purbaya menegaskan bahwa luas hunian yang ada saat ini 36 meter persegi untuk rumah tapak, dan 45 meter persegi untuk apartemen perlu direvisi.

Ara menjelaskan bahwa saat ini, program perumahan subsidi memperhatikan berbagai profesi rakyat, mulai dari guru, dosen, perawat, hingga pegawai restoran.

"Prinsip utamanya adalah rumah dan tempat tinggal jangan jauh, jadi mereka dekat ke kantor, dekat rumahnya," cetus Ara.

Baca juga: Purbaya dan Misi Membersihkan Warisan Lama Sri Mulyani: Akhiri Satgas, Ambil Alih Penagihan BLBI

Optimis ekonomi naik 5,7 persen

Sebulan lebih menjadi menkeu, ia secara terbuka menyampaikan optimisme dan ambisi pertumbuhan ekonomi bisa 5,6-5,7 persen pada Kuartal IV-2025.

Optimisme itu berdasar pada seluruh program perumahan jika bisa berjalan mulus.

“Saya yakin kalau program beliau, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) jalan, (sekitar) 5,6–5,7 persen sambil tidur saya bisa dapat,” ujar Purbaya saat rapat koordinat bersama Menteri PKP Maruarar Sirait pada Selasa (14/10/2025), dikutip dari KOMPAS.com pada Rabu (15/10/2025).

Kunci rahasia di balik optimisme Purbaya bukanlah pada sektor komoditas atau investasi asing, melainkan pada dapur industri perumahan rakyat, yang selama ini dianggap sebagai sektor sosial.

Kepercayaan Purbaya didasarkan pada dukungan APBN yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk sektor perumahan.

Di antaranya, memastikan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap stabil di angka 5 persen.

Memastikan harga terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kontribusi perumahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) amat signifikan.

Karena dari situ kan bukan rumah saja.

Ada konsumsi.

Rumah itu dianggap investasi.

Jadi di segala sisi naik semua,” papar Purbaya.

Kemudian, kuota rumah subsidi tahun depan 350.000 unit.

Angka ini diperkirakan membuka lapangan kerja bagi minimal 1,65 juta orang dari hulu (pabrik material, supir) hingga hilir (tukang, toko bangunan).

Selanjutnya, anggaran untuk renovasi rumah tidak layak huni melalui Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) naik drastis dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit pada tahun depan.

Total intervensi APBN yang disiapkan untuk membangun dan merenovasi 790.000 rumah pada 2026, mendekatkan target nasional pembangunan 3 Juta Rumah.

Optimisme pertumbuhan ekonomi bisa 5,6-5,7 persen akibat program perumahan juga didukung oleh kolaborasi yang memecahkan rekor kecepatan birokrasi.

Dua hambatan utama yang selama ini menghambat serapan anggaran segera diatasi yakni pemutihan SLIK OJK, dan pemanfaatan aset Kementerian Keuangan di bawah kekuasaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Terkait SLIK OJK, Ara melaporkan adanya 111.000 calon debitur yang terganjal persetujuan KPR karena masalah tunggakan kecil di bawah Rp1 juta.

Purbaya langsung bergerak cepat, menjadwalkan pertemuan dengan OJK dalam minggu depan untuk mencari solusi dan memutihkan data tersebut, yang diyakini akan mendongkrak permintaan pasar secara instan.

Purbaya juga menanggapi permintaan pemanfaatan aset negara yang selama ini terbengkalai.

Ia menyatakan kesiapan untuk segera memanfaatkan tanah yang dikuasai DJKN, termasuk 37 hektar yang siap dialokasikan untuk program perumahan, asalkan proses balik nama dari BPN dapat diselesaikan dalam waktu cepat.

(TribunTrends.com/ Amr)