Nasib Satgas BLBI di Era Menkeu Purbaya: Terancam Dibubarkan Gegara Sering Ribut Tapi Kinerja Minim

TRIBUNTRENDS.COM - Dua puluh lima tahun sudah krisis moneter 1998 berlalu, sebuah peristiwa yang mengguncang perekonomian, menghantam ribuan perusahaan, dan meninggalkan jejak panjang berupa utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kini, di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pemerintah tampaknya ingin menutup bab lama itu.

Purbaya dengan tegas menyampaikan rencananya untuk membubarkan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI), lembaga yang selama ini bertugas menagih aset dan kewajiban dari para obligor penerima dana BLBI.

Baca juga: Saya Nggak Pernah Kalah di Pengadilan! - Menkeu Purbaya Tantang Gugatan Pajak Uang Pensiun

“Kita Maju ke Depan, Move Forward”

Dengan nada lugas, Purbaya mengungkapkan keinginannya agar pemerintah berhenti terjebak dalam masa lalu.

Ia menilai sudah saatnya bangsa ini menatap masa depan dengan fokus pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih nyata.

“Kita maju ke depan, move forward. Krisis 1998 sudah 25 tahun lebih kan. Kita lupakan, kita maju ke depan.

Semua program untuk kemajuan ekonomi Indonesia ke depan,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, terus memperpanjang kerja Satgas BLBI hanya akan memperpanjang kegaduhan tanpa hasil yang signifikan.

Satgas yang Banyak Ribut, Hasil Sedikit

Sejak dibentuk pada tahun 2021 melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021, Satgas BLBI memiliki tugas besar: memburu aset para obligor yang berutang kepada negara saat krisis moneter 1997–1998.

Namun setelah empat tahun berjalan, capaian lembaga ini masih jauh dari harapan.

Satgas yang diketuai oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban, baru berhasil mengumpulkan aset sekitar Rp38,88 triliun, dari target Rp110 triliun.

Sementara masa tugasnya telah beberapa kali diperpanjang, terakhir hingga akhir 2024, dan sempat direncanakan untuk diperpanjang kembali di 2025.

Namun bagi Purbaya, hasil tersebut tidak cukup untuk membenarkan keberlanjutan lembaga ini.