Breaking News:

Politik Viral

Dulu Nyinyir, Ferdinand PDIP Akhirnya Balik Dukung Purbaya, Sempat Sebut Sang Menkeu Sok Jago

Purbaya mendapat dukungan mengejutkan dari politikus PDI Perjuangan, Ferdinand, padahal dulu sang menkeu sempat dikritik habis-habisan.

Editor: jonisetiawan
Tribunnews | Kompas.com
PDIP DUKUNG PURBAYA - Menteri Keuangan Purbaya mendapat dukungan mengejutkan dari politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahean, yang sebelumnya justru dikenal kerap mengkritik sang Menkeu. 

Menurut Ferdinand, sejak awal kereta cepat Jakarta–Bandung adalah proyek ambisius yang terlalu dipaksakan.

“Dari banyak analisis dan kajian risiko kemampuan membayar utang, banyak yang bilang tidak akan sanggup karena besarnya nilai investasi yang dibuat untuk menjadikan proyek ini nyata,” terang Ferdinand.

KEBIJAKAN MENKEU PURBAYA -
KEBIJAKAN MENKEU PURBAYA - Menteri Keuangan Purbay angkat bicara dengan sikap tegas negara tidak akan menanggung cicilan utang proyek kereta cepat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Instagram @menkeuri)

Sindiran Tajam untuk Jokowi

Dalam pernyataannya yang semakin berani, Ferdinand bahkan menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai sosok yang paling bertanggung jawab atas proyek ini.

Ia menuding, proyek tersebut lahir bukan dari kebutuhan rakyat, melainkan dari ambisi pribadi sang presiden.

“Joko Widodo, sang Presiden Republik Indonesia, dengan kedunguannya yang sangat tebal, memaksakan proyek ini harus jadi dan nyata karena ambisi dalam hati dan pikirannya,” ujarnya tajam.

Baca juga: Ucapan Menkeu Purbaya Soal Pertamina Malas Bikin Ferdinand PDIP Marah: Kurangi Merasa Paling Jago!

Ferdinand menambahkan bahwa Jokowi ingin meninggalkan warisan monumental sebelum lengser, seperti proyek kereta cepat dan Ibu Kota Nusantara (IKN) dua proyek besar yang disebutnya penuh ambisi.

Namun kini, lanjut Ferdinand, ambisi itu justru menjadi beban berat bagi keuangan negara.

“Saya mendukung Purbaya untuk menutup pintu bagi pembayaran utang kereta cepat menggunakan APBN,” tegasnya.

“Ini tidak boleh dilakukan. Biarkan mereka memikirkan caranya sendiri, karena dulu proyek ini sudah banyak yang menolak,” tambahnya.

Kritik Pedas terhadap Proyek yang Dinilai Tak Relevan

Ferdinand juga mempertanyakan logika ekonomi proyek tersebut.

Menurutnya, jarak Jakarta–Bandung yang hanya 1,5 hingga 2 jam dengan mobil pribadi membuat kereta cepat tak memiliki urgensi besar.

“Kereta cepat datang tidak berpengaruh begitu banyak, apalagi dia turun bukan di Kota Bandung tetapi di luar kota yang harus menggunakan feeder lagi,” ujarnya.

Lebih jauh, Ferdinand menuding bahwa Jokowi harus bertanggung jawab penuh atas kerugian negara yang disebabkan proyek itu.

Halaman 2 dari 3
Tags:
PDIPFerdinand HutahaeanPurbayaMenkeu
Rekomendasi untuk Anda

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved