Bobby Nasution Tenangkan ASN Gegara Ulah Purbaya, Menantu Jokowi Putar Otak Gegara TKD Dipotong

TRIBUNTRENDS.COM - Suasana dunia birokrasi Sumatera Utara mendadak menghangat setelah Gubernur Bobby Nasution mengumumkan kabar penting yang mengguncang struktur keuangan daerah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara kini tengah bersiap melakukan penyesuaian terhadap realisasi anggaran, menyusul keputusan pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 1,1 triliun.

Langkah tersebut, meski terkesan mengejutkan, disebut Bobby sebagai bagian dari penyesuaian fiskal nasional yang harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian.

Namun, di tengah situasi yang bisa saja menimbulkan kekhawatiran, menantu Presiden Joko Widodo itu menegaskan satu hal penting: tidak ada aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang akan dirugikan.

“Pemotongan atau penyesuaian itu yang pertama kali tidak boleh mengganggu pelayanan dasar.

SDM tidak boleh terganggu, termasuk juga penunjangnya, salah satunya gaji dari ASN,” ujar Bobby dengan nada tegas saat memberikan keterangan kepada wartawan di Regale International Convention Centre, Kota Medan, Kamis (9/10/2025).

Baca juga: Kemenkeu Memanas! Bobby Nasution hingga Sherly Tjoanda Marah Gegara Ulah Purbaya: Kami Tidak Setuju

Meski tekanan anggaran meningkat, Bobby memastikan seluruh hak ASN dan PPPK tetap aman. 

Ia menjelaskan, fokus utama pemerintah provinsi saat ini adalah menjaga keberlangsungan pelayanan publik serta memastikan kesejahteraan pegawai tetap menjadi prioritas.

“Tunjangan juga sudah kita lihat komposisinya, sejauh ini insya Allah aman,” tambahnya dengan penuh keyakinan.

Namun, di balik ketenangan sikapnya, Bobby tak menutup mata terhadap tantangan yang akan dihadapi ke depan.

Ia pun menyerukan semangat kolaborasi dan tanggung jawab fiskal kepada seluruh kepala daerah di 33 kabupaten/kota di Sumut.

“Insya Allah (penggajian ASN dan PPPK) aman asal PAD kita juga sesuai (target).

Ini kerja keras kita semua, kerja keras dari Bappeda dan semua daerah juga agar PAD-nya sesuai dengan target,” tutupnya penuh optimisme.

Kebijakan pemotongan TKD ini bukan tanpa alasan. Pemerintah pusat, melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, memangkas alokasi TKD menjadi Rp 649,99 triliun, berkurang drastis dari Rp 919,87 triliun di APBN 2025 penurunan hampir Rp 269 triliun.

Meskipun kemudian dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp 43 triliun, totalnya tetap lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Baca juga: Santai Tapi Menohok! Begini Cara Purbaya Menjawab Keluhan Menantu Jokowi Soal Dana yang Dipotong