Subsidi Digital ala Ahok Bikin Pemerintah Gelisah, Purbaya Angkat Tangan: Biar ESDM yang Kaji

TRIBUNTRENDS.COM - Isu reformasi sistem subsidi kembali mencuat di tengah upaya pemerintah menata ulang kebijakan fiskal nasional. Kali ini, gagasan datang dari sosok yang tak asing di panggung publik Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melontarkan usulan agar mekanisme subsidi di Indonesia diubah total: bukan lagi dalam bentuk barang, melainkan dalam bentuk voucer digital atau cashback langsung kepada masyarakat.

Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memilih bersikap hati-hati.

Di tengah kesibukannya menghadiri sebuah forum ekonomi di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (8/10/2025), ia menegaskan bahwa pihaknya belum membahas secara resmi usulan dari Ahok tersebut. 

Baca juga: Momen Haru di Istana Negara: Anggito Abimanyu Gantikan Purbaya, Siap Jaga Uang Rakyat!

Dengan nada tenang namun penuh kehati-hatian, Purbaya menyerahkan sepenuhnya proses kajian itu kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Saya enggak tahu, belum diskusikan. Nanti biar saja ESDM bekerja,” ujar Purbaya singkat saat ditemui usai acara.

Pernyataan itu menggambarkan sikap Purbaya yang tidak ingin tergesa-gesa menanggapi ide besar tersebut. 

Bagi sang Menkeu, setiap perubahan dalam sistem subsidi harus melalui pertimbangan matang lintas kementerian, mengingat dampaknya yang luas terhadap fiskal negara dan stabilitas harga energi nasional.

Gagasan Ahok: Subsidi Digital untuk Cegah Kebocoran Anggaran

Usulan Ahok sendiri muncul sehari sebelumnya, dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (7/10/2025). 

Dengan gaya khasnya yang lugas dan penuh semangat reformasi, Ahok menilai bahwa skema subsidi dalam bentuk barang seperti bahan bakar minyak (BBM) atau elpiji bersubsidi selama ini tidak efisien dan rawan kebocoran anggaran.

Ia mengusulkan agar pemerintah mulai beralih ke sistem voucer digital atau cashback, di mana penerima manfaat akan menerima dana subsidi langsung secara elektronik, bukan melalui barang atau harga yang diturunkan.

“Kenapa subsidi itu tidak dalam bentuk uang, tapi mau kasih duit.

Kita semua punya telepon, kenapa tidak berbentuk voucer digital atau cashback misalnya,” ujar Ahok.

Menurut Ahok, sistem konvensional yang selama ini diterapkan pemerintah sering kali menciptakan disparitas harga dan membuka peluang terjadinya penyimpangan di lapangan.