Rapat Panas di DPR: Dasco, Purbaya dan Tito Bahas Dana TKD Usai Heboh 18 Gubernur Geruduk Menkeu

TRIBUNTRENDS.COM - Suasana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/10/2025), tampak lebih dinamis dari biasanya.

Di tengah sorotan publik terhadap kebijakan fiskal dan isu pemangkasan dana daerah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah pejabat tinggi pemerintahan.

Pertemuan itu berlangsung di salah satu ruang rapat utama Gedung DPR dan dihadiri tokoh-tokoh kunci pengelola keuangan negara.

Di antara para pejabat yang hadir, tampak Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Kehadiran mereka mempertegas pentingnya agenda pembahasan yang menyangkut arah kebijakan fiskal nasional menjelang tahun anggaran baru.

Baca juga: Tak Mau Asal Kasih! Menkeu Purbaya Tantang BEI Bereskan Investor Nakal Sebelum Minta Insentif

Dasco menjelaskan, rapat tersebut difokuskan untuk membahas outlook keuangan tahun 2025 sekaligus simulasi Transfer ke Daerah (TKD), yang menjadi salah satu isu sensitif di kalangan pemerintah daerah.

“Tadi kita ngomongin outlook keuangan 2025. Sekaligus juga karena ada Pak Tito, kita bicara soal simulasi transfer daerah,” ujar Dasco kepada Kompas.com dengan nada tenang namun tegas.

Isu TKD yang sempat memicu gejolak setelah 18 gubernur mendatangi Menkeu Purbaya pun sempat disinggung awak media.

Namun, Dasco buru-buru menepis dugaan bahwa pertemuan itu berkaitan langsung dengan protes para kepala daerah.

“Tidak ada kaitannya, karena rapat ini memang sudah dijadwalkan empat hari sebelum para kepala daerah ke Menkeu,” tegasnya, menekankan bahwa agenda tersebut murni pembahasan terencana.

Sebelumnya, Purbaya tidak menampik bahwa besaran pemotongan TKD tahun depan memang signifikan.

Namun, ia menegaskan bahwa saat ini pemerintah belum memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membatalkan kebijakan tersebut.

“Kalau dia (para gubernur) minta semuanya (TKD) ditanggung saya. Itu normal, permintaan normal, tapi kan hitung kemampuan APBN seperti apa,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan bahwa perlambatan ekonomi nasional dalam sembilan bulan terakhir menjadi alasan utama mengapa pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap alokasi dana ke daerah.

Baca juga: Pemintaan Gubernur Sumbar soal Gaji ASN Bikin Purbaya Sakit Kepala, Menkeu Tegas Tolak: Gak Bisa!

“Apalagi ini sembilan bulan pertama kan ekonominya melambat, naik turun tapi cenderung turun terus.