Buka-bukaan Harga Asli Gas LPG 3 Kg, Menkeu Purbaya 'Diserang' 2 Orang, Salah Data dan Keluar Ranah

Sehubungan dengan itu, data penerima subsidi energi  akan masuk ke Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN) yang merupakan hasil kerja sama Kementerian ESDM dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"BPS itu kan kerja sama dengan tim di ESDM. Jadi mungkin Pak Menterinya belum baca data kali itu ya," ucap Bahlil.

Ketua Komisi XI DPR RI

Tak cuma Bahlil, Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, juga engingatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Karena pernyataan Purbaya tersebut dianggap sudah di luar kewenangan sebagi seorang bendahara negara.

Menurut politikus Partai Golkar ini, Purbaya lebih baik  fokus membenahi tata kelola subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bukan malah berpolemik terkait persoalan teknis penyaluran subsidi LPG, BBM, maupun listrik yang menjadi kewenangan Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial.

“Peraturan perundang-undangan sudah jelas membagi kewenangan itu.

Jadi, pernyataan Menkeu yang keluar dari ranahnya justru berpotensi menimbulkan gangguan koordinasi antarkementerian,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Jumat (3/10/2025).

Sebagaimana tugas utama Menteri Keuangan adalah memastikan pembayaran subsidi berjalan tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

Menurut Misbakhun, inti dari pemberian subsidi negara merupakan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan memastikan akses energi terjangkau bagi kelompok rentan.

Jawaban Purbaya setelah dikritik Bahlil

Menanggapi pernyataan Bahlil yang menyebut dirinya salah membaca data, Purbaya mengatakan bahwa dirinya akan mempelajari kembali data harga asli LPG 3 kg yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Saya sedang pelajari. Kita pelajari lagi. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi kita lihat lagi seperti apa.

Yang jelas saya dapat angka dari hitungan staf saya," ujarnya di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025) sebagaimana yang dikutip dari Kompas.com pada 05/10/2025.