Cara Urus Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi, Jadi Syarat Mutlak Program MBG, Wajib Punya!

Ada sejumlah alasan mengapa SLHS tak bisa diabaikan oleh pelaku usaha:

1. Perlindungan konsumen
   SLHS memastikan produk atau layanan yang diberikan aman, bersih, dan bebas kontaminasi. Hal ini meminimalisir risiko penyakit menular atau keracunan makanan.
2. Kepatuhan hukum
   Kepemilikan SLHS merupakan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan pangan. Usaha tanpa SLHS dapat dikenai sanksi administratif hingga penutupan.
3. Meningkatkan kepercayaan publik
   Sertifikat ini menunjukkan komitmen pelaku usaha dalam menjaga kebersihan dan kualitas, yang berdampak pada loyalitas pelanggan.
4. Meningkatkan daya saing
   Konsumen cenderung lebih memilih usaha yang sudah memiliki SLHS dibanding yang belum. Ini menjadi nilai tambah dalam persaingan bisnis.
5. Membuka peluang pasar baru
   Beberapa kontrak kerja sama, terutama yang berkaitan dengan instansi pemerintah atau perusahaan besar, mensyaratkan kepemilikan SLHS.

Baca juga: Sosok Alya dan Felda, Siswi SMA Bikin Alat Pendeteksi Keracunan MBG, Dari Keresahan Jadi Inovasi

Aspek Penilaian SLHS

Sebelum sertifikat diterbitkan, Dinas Kesehatan akan melakukan penilaian yang meliputi enam aspek utama:

• Bangunan & fasilitas: kondisi fisik bangunan, pencahayaan, ventilasi, ketersediaan air bersih, sistem pembuangan limbah, hingga toilet.
• Peralatan: kebersihan dan kelayakan alat produksi atau layanan.
• Pekerja: kebersihan pribadi, kesehatan, serta penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).
• Bahan baku: kualitas, cara penyimpanan, dan keamanan bahan pangan.
• Proses produksi/layanan: penerapan standar higienis dalam seluruh tahapan.
• Pengendalian hama: upaya pencegahan serangga, tikus, dan vektor penyakit lainnya.

Cara Mengurus SLHS

Proses pengurusan SLHS kini semakin mudah karena sudah terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission).

Meski demikian, di beberapa daerah, sebagian prosedur masih dilakukan secara manual di kantor Dinas Kesehatan.

• Tahap Pra-Pendaftaran
• Pelaku usaha perlu menyiapkan dokumen administrasi, antara lain:
• Fotokopi KTP penanggung jawab
• Fotokopi NIB dari OSS
• Fotokopi izin usaha lain (IMB, SIUP, TDP – jika ada)
• Sertifikat penyuluhan keamanan pangan (khusus TPP)
• Surat keterangan sehat bagi penjamah makanan
• Foto/layout denah usaha
• Daftar menu atau produk (khusus TPP)

Selain itu, pelaku usaha disarankan melakukan inspeksi mandiri untuk memastikan tempat usaha sudah memenuhi standar higienis.

Alur Pendaftaran Umum

• Akses sistem online melalui OSS (oss.go.id) atau portal Dinkes setempat.
  Jika belum tersedia, pemohon bisa langsung datang ke Dinkes Kabupaten/Kota.
• Isi formulir aplikasi dengan data lengkap.
• Unggah/serahkan dokumen yang dipersyaratkan.
• Verifikasi dokumen oleh petugas Dinkes.
• Survei lokasi: Tim Dinkes akan melakukan inspeksi lapangan untuk menilai kelayakan.
• Rekomendasi & perbaikan: Jika ditemukan kekurangan, pemilik usaha wajib memperbaikinya sesuai tenggat. Tim akan melakukan inspeksi ulang.
• Penerbitan sertifikat: Jika semua persyaratan terpenuhi, Dinkes akan menerbitkan SLHS dengan masa berlaku tertentu (umumnya 3–5 tahun).

Meski prosedurnya terkesan panjang, SLHS bukan hanya formalitas.

Sertifikat ini merupakan jaminan bahwa setiap makanan atau layanan yang diberikan benar-benar aman untuk masyarakat.

Bagi pelaku usaha, memiliki SLHS adalah bentuk investasi yang akan mendatangkan banyak keuntungan, baik dari sisi reputasi maupun peluang bisnis.

Sedangkan bagi penerima manfaat program MBG, keberadaan SLHS menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan makanan bergizi yang sehat, bersih, dan layak konsumsi.

***

(TribunTrends/Jonisetiawan)