MUI Tanggapi Prabowo yang Kurban 1098 Sapi Pakai APBN, Sebut Logis dari Sisi Teknis Birokrasi Negara

Ringkasan Berita:

• MUI menanggapi Prabowo yang kurban 1098 sapi memakai APBN, sebut logis.
• MUI menjelaskan model pengadaan hewan qurban oleh kepala negara menggunakan kas negara memiliki landasan fikih yang kuat dalam sejarah Islam.
• MUI menekankan bahwa langkah yang diambil pemerintah ini merupakan kebijakan yang kontekstual. 

TRIBUNTRENDS.COM - Majelis Ulama Indonesia menyatakan penggunaan anggaran negara untuk pembelian hewan kurban Presiden RI Prabowo Subianto tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menegaskan langkah tersebut dinilai sah secara syar’i karena tujuan akhirnya diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat luas.

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas pembelian sapi kurban Presiden Prabowo yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema Bantuan Presiden (Banpres).

Menurut Niam, penggunaan kas negara untuk pengadaan hewan kurban oleh kepala negara memiliki dasar fikih yang jelas dalam tradisi Islam.

Ia menjelaskan praktik tersebut juga pernah dicontohkan dalam sejarah pemerintahan Islam terdahulu.

Dalam keterangannya, Niam merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari yang menyebutkan bahwa seorang imam atau pemimpin dianjurkan membeli hewan kurban menggunakan Baitul Mal atau kas negara.

Dalam konteks Indonesia, posisi imam tersebut disamakan dengan Presiden sebagai kepala negara.

Karena itu, MUI menilai penggunaan APBN untuk pembelian sapi kurban Presiden tidak menyalahi ketentuan syariat.

Pernyataan tersebut disampaikan Asrorun Niam Sholeh dalam keterangan tertulis pada Rabu (27/5/2026).

Sebelumnya, publik menyoroti pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo yang diketahui menggunakan dana negara untuk disalurkan kepada masyarakat di berbagai daerah.

Baca juga: MUI Pertanyakan Keanggotaan RI di BoP Jika Pemerintah Tak Bisa Bebaskan 9 WNI yang Ditahan Israel

MUI Buka Suara

Niam menjelaskan model pengadaan hewan qurban oleh kepala negara menggunakan kas negara memiliki landasan fikih yang kuat dalam sejarah Islam.

Dirinya merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan tata cara berkurban bagi seorang pemimpin atau imam.

"Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa disunahkan bagi imam, dalam konteks Indonesia adalah Presiden, membeli hewan kurban melalui Baitul Mal (kas negara)," jelasnya.

Dalam konteks bernegara saat ini, Niam mengatakan APBN bertindak sebagai Baitul Mal modern.

Qurban yang dilakukan oleh presiden menggunakan anggaran tersebut pada hakikatnya adalah qurban atas nama negara yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat.