PDIP Curigai Agenda Tersembunyi Prabowo yang 3 Kali ke Perancis Tahun Ini: Publik Jangan Dikibuli

Ringkasan Berita:

• PDI-P minta pemerintah lebih transparan soal kunjungan luar negeri Prabowo
• Menurut PDI-P, perjalanan kenegaraan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan harus membawa misi strategis yang berkaitan dengan kepentingan nasional
• PDI-P menyoroti bahwa penjelasan mengenai kunjungan Presiden sering kali baru disampaikan setelah tiba di negara tujuan

TRIBUNTRENDS.COM - Frekuensi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam beberapa bulan terakhir memunculkan pertanyaan dari kalangan politik.

Dalam kurun waktu kurang dari lima bulan, Kepala Negara tercatat telah tiga kali melakukan lawatan ke negara Eropa tersebut.

Intensitas kunjungan yang terbilang tinggi itu dinilai perlu disertai penjelasan yang lebih terbuka kepada publik mengenai tujuan, agenda, serta capaian yang hendak diraih.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi salah satu pihak yang meminta pemerintah memberikan keterangan yang lebih rinci terkait berbagai kunjungan luar negeri Presiden.

Baca juga: Soal Jokowi Siap Keliling Indonesia, Demokrat & Golkar Tak Ikut Campur, PDIP: Ancaman Bagi Prabowo

Menurut partai berlambang banteng itu, masyarakat berhak mengetahui target strategis yang ingin dicapai dari setiap perjalanan kenegaraan yang dilakukan atas nama bangsa dan negara.

Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa setiap lawatan presiden ke luar negeri semestinya memiliki agenda yang jelas dan terukur, sekaligus dikomunikasikan kepada publik secara transparan.

"Ya, tentu, kunjungan luar negeri itu kan apa, tentu ada tujuannya gitu. Dan tentu, terutama di dalam dunia diplomasi ketika presiden berkunjung ke suatu negara, itu tentu harus teragenda dengan ketat, terus kemudian target-target apa yang akan dicapai, dan kemudian disampaikan kepada publik," ujar Andreas usai kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD PDI-P se-Indonesia, Sabtu (30/5/2026).

Pemerintah Diminta Menjelaskan Target Diplomasi

Andreas menilai perjalanan luar negeri seorang presiden bukan sekadar agenda seremonial atau kunjungan biasa.

Menurutnya, setiap perjalanan diplomatik selalu membawa misi tertentu yang berkaitan dengan kepentingan nasional, baik di bidang ekonomi, politik, pertahanan, maupun kerja sama internasional.

Karena itu, publik perlu memperoleh penjelasan yang memadai mengenai urgensi kunjungan tersebut, termasuk manfaat konkret yang diharapkan bagi Indonesia.

Ia mengingatkan bahwa sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto, berbagai kunjungan luar negeri kepala negara selalu dibarengi dengan agenda yang padat serta sasaran diplomasi yang jelas.

Baca juga: PDIP Syok Prabowo Tunjuk WNA Luke Thomas Mahony Jadi Dirut BUMN Ekspor: Ini Menyangkut Devisa Negara

Dalam konteks saat ini, Andreas menilai pemerintah melalui kementerian terkait maupun juru bicara kepresidenan perlu lebih aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan pertanyaan maupun spekulasi.

"Kita juga pernah punya presiden yang dikritik sering ke luar negeri waktu zaman Gus Dur, ya. Sekarang ya orang menyampaikan atau melihat itu pada Pak Prabowo.

Tentu di sini yang Setneg atau juru bicaranya yang harus menyampaikan apa agenda-agenda perjalanan luar negeri tersebut, dan apa yang ingin dicapai melalui perjalanan-perjalanan luar negeri tersebut," tutur Andreas.

Komunikasi Dinilai Perlu Dilakukan Sebelum Keberangkatan