PDIP Syok Prabowo Tunjuk WNA Luke Thomas Mahony Jadi Dirut BUMN Ekspor: Ini Menyangkut Devisa Negara

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi VI DPR dari PDIP, Mufti Anam, mengaku terkejut atas penunjukan warga negara Australia Luke Thomas Mahony sebagai Dirut BUMN ekspor SDA
• Meski terkejut, Mufti menilai langkah pemerintah bisa dipahami karena Prabowo ingin memperbaiki tata kelola ekspor SDA dan menutup praktik kebocoran
• Mufti menyebut pemerintah kemungkinan memilih figur profesional asing karena dianggap memiliki rekam jejak, integritas, dan pengalaman internasional

TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah upaya pemerintah membangun tata kelola ekspor sumber daya alam yang lebih ketat dan terpusat, keputusan menunjuk warga negara asing sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) justru memunculkan gelombang pertanyaan baru.

Bukan tanpa alasan, sebab perusahaan pelat merah ini akan memegang kendali strategis atas ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia yang nilainya mencapai triliunan rupiah dan berkaitan langsung dengan devisa negara.

Penunjukan Luke Thomas Mahony, warga negara Australia, sebagai Dirut PT DSI membuat sejumlah pihak di parlemen bereaksi.

Salah satunya datang dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI-P, Mufti Anam, yang mengaku cukup terkejut mendengar kabar tersebut.

Baca juga: Fakta-fakta Dude Harlino & Alyssa Soebandono Terseret Dugaan Korupsi PT DSI, Diperiksa Cukup Intens

PDI-P Mengaku Kaget WNA Pimpin BUMN Strategis

Mufti mengatakan, posisi Direktur Utama PT DSI bukan jabatan biasa karena menyangkut masa depan pengelolaan ekspor sumber daya alam Indonesia.

Menurutnya, perusahaan tersebut akan memegang peran penting dalam mengatur devisa negara, harga komoditas, hingga arah industri nasional ke depan.

“kami jujur cukup terkejut ketika mendengar bahwa PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Karena ini menyangkut pengelolaan ekspor sumber daya alam bangsa, menyangkut devisa negara, menyangkut harga komoditas, menyangkut masa depan industri nasional, bahkan menyangkut kepercayaan dunia usaha terhadap arah ekonomi Indonesia ke depan,” ujar Mufti kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).

Meski demikian, Mufti menegaskan dirinya tetap mencoba melihat langkah pemerintah secara objektif dan berpikir positif.

Ia memahami bahwa Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyampaikan kekhawatiran terkait praktik under-invoicing ekspor sumber daya alam yang diduga membuat negara kehilangan potensi penerimaan dalam jumlah besar.

Dinilai Jadi Upaya Memutus Praktik Mafia Ekspor

Mufti menilai pemerintah kemungkinan melihat persoalan kebocoran ekspor sebagai masalah serius yang harus segera dibenahi. Ia menyinggung pengalaman masa lalu ketika tata kelola komoditas strategis dinilai rawan permainan mafia dan praktik rente.

“Negara tampaknya tidak ingin mengulangi kegagalan masa lalu, ketika tata kelola ekspor komoditas strategis justru bocor, dimainkan mafia, atau dikelola oleh pihak-pihak yang tidak memiliki integritas dan profesionalisme yang baik,” tuturnya.

“Kita pernah punya pengalaman pahit di masa lalu. Pemerintah pernah terlalu percaya kepada sistem dan orang-orang tertentu, tetapi akhirnya yang terjadi justru kebocoran, rente, dan kerugian negara dalam jumlah besar,” sambung Mufti.

Karena itu, ia menduga pemerintah sengaja menghadirkan figur profesional asing yang dianggap memiliki rekam jejak internasional, pengalaman panjang, serta integritas dalam sektor pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam.

Baca juga: Alasan Prabowo Tunjuk WNA Luke Thomas Mahony Jadi Bos BUMN Ekspor SDA: Putus Rantai Kongkalikong

Dukungan Bersyarat untuk Pemerintah

Mufti menegaskan, apabila tujuan pemerintah benar-benar untuk memperbaiki tata kelola ekspor nasional, memberantas praktik under-invoicing, meningkatkan penerimaan devisa negara, dan memastikan kekayaan alam kembali kepada rakyat, maka persoalannya bukan lagi sekadar soal figur asing atau bukan.