Banyak provinsi baru yang belum siap dari sisi keuangan maupun sistem administratif, sehingga mahasiswa terdampak karena belum mendapat kejelasan soal dana studi mereka.

Baca juga: Siap-siap Pendaftaran Beasiswa BCA Finance 2025, Benefitnya Bantuan Dana hingga Rp 3,5 Juta

Ancaman Drop Out dan Sorotan Global

Tito menyampaikan bahwa pemerintah pusat sebenarnya telah memberikan arahan atau pedoman untuk menangani permasalahan ini.

Namun, hingga saat ini belum ada kebijakan nyata yang bisa menjamin keberlangsungan pendidikan para mahasiswa tersebut.

"Jangan sampai mereka kemudian karena tidak ada (beasiswa) mungkin diputuskan sekolahnya, dikeluarkan. Ini isu yang sangat penting sekali.

Kementerian Keuangan ke luar negeri berapa kali sudah dia sampaikan sama saya. Anak-anak tersebut, kasihan. Keleleran," ungkap Tito.

Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2023, terdapat sekitar 1.170 mahasiswa asal Papua yang sedang belajar di 15 negara seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, serta beberapa negara di Eropa.

Sebagian besar dari mereka mengambil studi di bidang kesehatan, teknik, pendidikan, dan administrasi publik.

Beberapa organisasi masyarakat sipil dan diaspora Papua juga telah mengangkat isu ini ke panggung internasional.

Mereka menilai bahwa kebijakan pemekaran daerah belum diiringi kesiapan yang memadai dalam menjamin hak pendidikan bagi orang asli Papua.

Baca juga: Peluang Kuliah di Luar Negeri, Bisa Dapat Beasiswa S1 Kerajaan Maroko, Catat Jadwal dan Syaratnya

Permintaan Solusi dari Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam upaya mencari jalan keluar, Tito meminta Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni, untuk segera berkoordinasi dengan para kepala daerah dari wilayah DOB agar dapat menyusun solusi konkret dan berkelanjutan.

“Ini perlu dirembukkan antara nanti Pak Agus Fatoni duduklah bersama. Karena anak-anak ini adalah masa depan Papua,” ujar Tito.

Selain itu, Tito juga meminta perhatian dari Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Luar Negeri untuk menyiapkan skema darurat, baik berupa pencairan beasiswa maupun subsidi khusus, sebagai bentuk solusi jangka pendek yang bisa menyelamatkan keberlanjutan pendidikan mahasiswa Papua di luar negeri.

***

(TribunTrends/Tribunnews/Disempurnakan oleh AI)