Pilpres 2024

Cak Imin Tak Setuju Proyek IKN, Gibran: Gak Konsisten! Sekarang Gak Dukung karena Wakilnya Pak Anies

Editor: Monalisa
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Cak Imin kena skakmat Gibran soal IKN

"Kalau kita ingin fair ya, Gus, jumlah proyek yang digelontorkan di Solo sebelum saya jadi Wali Kota itu lebih besar, saya tahu arah pertanyaan ini ke mana," katanya.

Gibran menegaskan, dalam hal ini, yang dilihat bukan hanya bangunan fisiknya saja.

Melainkan, impact-nya kepada masyarakat juga harus dilihat.

"Tapi yang jelas ini Gus, yang kita lihat bukan hanya bangunan fisiknya saja, tetapi kita lihat impact-nya ke warga."

"Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi, impact -nya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat, kemarin waktu idul fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja, itu impact -nya," jelas Gibran.

"Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari tidak pakai APBN, masjid tidak pakai APBN, tapi impact -nya ke masyarakat," tambahnya lagi.

Putra sulung Presiden Jokowi itu pun menganggap pertanyaan dari Cak Imin tersebut tendensius.

Padahal, menurut Gibran, pemerataan pembangunan sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo saja.

"Tidak perlu tendensius seperti itu, kita lihat impact-nya ke warga seperti apa, UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka, itu yang kita lihat Gus."

"Jadi, tidak melihat 'oh ini dianakemaskan, enggak', pemerataaan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo dan itu fakta loh Gus," ungkap Gibran.

Sekali lagi, Gibran menjelaskan bahwa proyek yang ada di Solo sebelum dirinya menjabat itu lebih banyak dibandingkan sekarang saat ia menjabat sebagai Wali Kota Solo.

"Proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak, fakta itu," tandasnya.

Diketahui, debat kali ini diikuti ketiga cawapres peserta Pilpres 2024, yakni cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.

Tema debat perdana cawapres ini adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. 

Artikel ini diolah dari Tribunnews.com dan Tribunnews.com