Wabup Benny Bahas Strategi Tekan Kemiskinan di Klaten, Fokus pada 81 Desa Prioritas

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo 

TRIBUNTRENDS.COM, KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menggelar rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Pendopo Kabupaten Klaten, Rabu (20/8/2025). 

Rapat tersebut diikuti jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta lintas instansi di wilayah Kota Bersinar.

Wakil Bupati (Wabup) Klaten sekaligus Ketua TKPK, Benny Indra Ardhianto, membuka rapat dengan memaparkan kondisi kemiskinan di Kabupaten Klaten. 

“Angka kemiskinan di Klaten terus mengalami tren penurunan, namun pengurangannya sedikit demi sedikit, sekitar 0,05 persen, tidak signifikan," ungkap Wabup. 

"Karena itu diperlukan langkah strategis agar dapat mengurangi kemiskinan yang ada di Klaten secara signifikan,” ungkapnya.

Ia menegaskan perlunya strategi terarah agar angka kemiskinan dapat ditekan lebih signifikan.

Setidaknya, terdapat tiga strategi utama yang menjadi fokus TKPK. 

Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Ketiga, pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Strategi tersebut telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Klaten tahun 2025–2029.

“Konvergensi penanggulangan kemiskinan merupakan integrasi lintas sektor dan program agar intervensi lebih tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat miskin,” paparnya.

Berdasarkan data, saat ini terdapat 81 desa yang ditetapkan sebagai lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan. 

Pada 2025, fokus utama diarahkan pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, di antaranya melalui peningkatan akses layanan pendidikan dasar, kesehatan dasar, serta perlindungan sosial.

Selain itu, pengurangan kantong-kantong kemiskinan juga digalakkan dengan pendekatan wilayah, konvergensi program, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, strategi peningkatan pendapatan dilakukan lewat pemberdayaan UMKM, perluasan kesempatan kerja, serta fasilitasi kewirausahaan dan pengembangan ekonomi produktif.

Dalam kesempatan tersebut, Benny juga mendorong pembentukan TKPK tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. 

Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat basis data, pemantauan, serta kolaborasi program di tingkat bawah.

“Dengan demikian, strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya berhenti di level kabupaten, melainkan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di akar rumput,” pungkasnya. (*)