Nasib Kepala Daerah PDIP Tak Ikut Retret, Dianggap Tak Lulus Meski Nyusul, Mendagri: Beda Sertifikat

Tak Ada Sanksi bagi Kepala Daerah yang Tak Hadir

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugianto, memastikan tidak akan ada sanksi bagi kepala daerah yang tak menghadiri retret di Akmil Magelang.

Bima mengatakan, jumlah kepala daerah yang menghadiri retret tercatat ada sebanyak 450 orang.

Sementara, yang tak hadir adalah 53 orang Lalu, 47 orang tidak hadir tanpa keterangan, lima sakit, dan satu lainnya berhalangan hadir karena alasan keluarga.

Dari jumlah yang hadir tersebut, Bima meyakini ada sebagian kepala daerah PDIP.

Sebab, setidaknya ada 159 kader PDIP yang menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dari hasil Pilkada 2024.

"Harusnya sih ada ya (kepala daerah dari PDIP yang hadir). Karena terdata (kepala daerah kader PDIP) jumlahnya lebih dari angka ini (47 yang tidak hadir tanpa alasan)."

"Jadi, bisa saja ada di dalam. Ya, kami belum cek lagi. Bisa saja ada," tutur Bima, Sabtu (22/2/2025).

Ia menjelaskan, meski tidak ada sanksi bagi kepala daerah yang tak hadir, mereka diwajibkan mengikuti rangkaian berikutnya setelah putusan sengketa Pilkada 2024 selesai di Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sebelumnya mengimbau para kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, untuk tidak ikut serta dalam retret di Akmil Magelang.

Melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025, Megawati menyampaikan dua instruksi penting, yaitu meminta para kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke retreat dan menjaga komunikasi aktif dengan partai.

Sejalan dengan instruksi itu, Megawati juga menyampaikan agar seluruh kepala daerah dari PDIP tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Retret kepala daerah di Akmil Magelang telah berlangsung sejak Jumat (21/2/2025) dan akan selesai pada Jumat (28/2/2025) mendatang.

(TribunTrends/Tribunnews)