Program Makan Siang Gratis Ditanggapi Bank Dunia, Perlu Perencanaan Matang, Singgung Persiapan Biaya

TRIBUNTRENDS.COM - Program makan siang dan susu gratis yang diusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo dan Gibran tengah jadi perbincangan.

Bank Dunia ikut menanggapi program makan siang dan susu gratis ini.

Apa kata Bank Dunia soal program makan siang dan susu gratis? 

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menilai Program Makan Siang Gratis perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran.

Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.

Baca juga: Gerak-gerik Sri Mulyani dan Prabowo saat Bersalaman Dikomentari Pengamat: Chemistry-nya Nggak Jalan

"Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa.

Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan," kata Satu Kahkonen di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (28/2/2024).

Sebagai perwakilan Bank Dunia, hingga saat ini Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut Program Makan Siang Gratis dari pemerintah.

"Kami masih menantikan (rincian Program Makan Siang Gratis).

Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar dia.

Adapun rincian dari Program Makan Siang dan Susu Gratis telah didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Baca juga: Dapat Jabatan dari Jokowi, 3 Pendukung Prabowo-Gibran jadi Komisaris dan Menteri, Ada Eks TPN Ganjar

Program Makan Siang dan Susu Gratis merupakan usulan dari pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalam dokumen visi-misinya, paslon tersebut menjelaskan Program Makan Siang Gratis bertujuan mengatasi masalah tengkes (stunting) dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.

Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.

Program tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.