Program Makan Siang Gratis Ditanggapi Bank Dunia, Perlu Perencanaan Matang, Singgung Persiapan Biaya

Untuk diketahui, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sementara pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.*)

Anggaran Makan Siang Gratis Rp 15.000 Per Anak, Gibran: Nanti Didiskusikan Lagi

Cawapres nomor urut 2 sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi soal anggaran program makan siang gratis yang direncanakan sebesar Rp 15.000 per anak.

Menurut Gibran hal itu akan didiskusikan lagi.

"Ya nanti didiskusikan lagi," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Selasa (27/2/2024).

Diketahui, rencana anggaran program makan siang gratis dari calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto sudah dibahas dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Baca juga: Mendadak Artis, Kisah Sopir dari Bangka Wajah Mirip Gibran Putra Jokowi, Jadi Rebutan Foto Bareng

Terkait hal itu, putra sulung Presiden Jokowi mengaku akan dibicarakan kembali.

Saat ini, kata Gibran, dirinya ingin fokus menyelesaikan tugasnya di Balai Kota Solo.

"Nanti kita bicarakan lagi ya.

Saya kan belum jadi apa-apa.

Saya saat ini fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Balai Kota," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, rencana anggaran program makan siang gratis yaitu Rp 15.000 per anak.

Makan siang gratis merupakan salah satu program unggulan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Nantinya, program makan siang gratis akan menyasar balita, siswa sekolah, dan ibu hamil.

"Per anak kira-kira Rp 15.000," kata Airlangga, Senin (26/2/2024).

Menurut dia, anggaran itu akan diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, program ini nantinya akan diterapkan secara berhatap, dengan prioritas pertama balita, ibu hamil, dan wilayah tertentu.

Diolah dari artikel Kompas.com (1) dan Kompas.com (2).