Pengungsi Rohingya Gelar Aksi Mogok Makan, Tuntut Penampungan Lebih Layak Seperti Kamp Bangladesh

Namun, perlu diakui bahwa masalah ini mungkin merupakan hasil dari kurangnya persiapan infrastruktur dan koordinasi yang memadai dalam menanggapi kehadiran pengungsi.

Keuchik Zakaria menegaskan bahwa masyarakat sebelumnya menolak kedatangan etnis Rohingya.

Namun, mereka setuju untuk menampung sementara atas permintaan Pemerintah Kabupaten Pidie.

Dalam kondisi ini, mungkin perlu dipertanyakan apakah pemerintah setempat telah menyediakan infrastruktur yang memadai untuk menangani kebutuhan dasar pengungsi, seperti tempat buang air.

Sementara itu, Protection Associate UNHCR Yance Tamaela menjelaskan bahwa pihaknya telah berusaha mencari solusi bersama kepolisian dan tokoh masyarakat.

Meskipun ada kesepakatan untuk menempatkan pengungsi di tenda di pesisir, keluhan warga terkait perilaku pengungsi menunjukkan bahwa perlu tindakan lebih lanjut.

Dalam melihat permasalahan ini, perlu diambil pendekatan holistik.

Pertama, pemerintah setempat harus bekerja lebih keras untuk menyediakan fasilitas dasar, termasuk tempat buang air, sehingga pengungsi dapat hidup dengan layak tanpa mengganggu masyarakat setempat.

Kedua, komunikasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan UNHCR harus dibangun untuk mengatasi ketidaksetujuan awal dan membangun pemahaman bersama.

Pentingnya memberikan pendidikan kepada pengungsi tentang norma-norma dan budaya lokal juga tidak boleh diabaikan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan ke depannya dapat tercipta kerjasama yang harmonis antara pengungsi Rohingya dan masyarakat Gampong Blang Raya.

***

Artikel ini diolah dari Serambinews