Besar Gaji dan Tunjangan Anwar Usman Jadi Ketua MK, Kini Hilang Seusai Lengser Pasca Gibran Cawapres
Anwar Usman resmi dicopot jabatannya dari Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan secara otomatis bakal kehilangan hak-haknya menikmati fasilitas
Editor: Galuh Palupi
lihat foto
3. Rumah negara
4. Fasilitas transportasi
Baca juga: 3 Temuan Ganjil MKMK, dari Gugatan Tak Bertanda Tangan, Dugaan Kebohongan Anwar Usman Hingga CCTV MK
5. Jaminan kesehatan
6. Jaminan keamanan
7. Biaya perjalanan dinas
8. Kedudukan protokol
9. Penghasilan pensiun
10. Tunjangan lainnya.
Sama seperti pimpinan lembaga tinggi negara lain, gaji pokok Ketua dan Wakil Ketua MK merujuk pada PP Nomor 75 Tahun 2000.
PP tentang Gaji Pokok
Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara ini merinci, gaji pokok MK sebesar: Ketua MK: Rp 5.040.000 per bulan Wakil Ketua MK: Rp 4.620.000 per bulan.
Adapun untuk tunjangan, telah ditetapkan dalam Lampiran PP Nomor 55 Tahun 2014.
Khusus Ketua Mahkamah Konstitusi, akan mengantongi tunjangan sebesar Rp 121.609.000 per bulan.
Sementara itu, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi akan mendapatkan tunjangan senilai Rp 77.504.000 setiap bulannya.
Baca juga: Hasil Putusan MKMK: 9 Hakim Terbukti Lakukan Pelanggaran, Anwar Usman Dicopot dari Ketua MK
Hakim konstitusi juga diperbolehkan mengambil honorarium atau upah sebagai imbalan jasa.
Sumber: Tribun Timur
| Pasangkayu dan Mamuju Jadi Daerah dengan Angka Kriminal Terbanyak di Sulawesi Barat, Melebihi Majene |
|
|---|
| Mamuju Jadi Daerah Paling Maju di Sulawesi Barat dengan IDSD Tertinggi Melebihi Polewali Mandar |
|
|---|
| Juaranya Daerah Termakmur di Sumatera Barat Bukan Padang Tapi Kota yang Pernah Bernama Fort de Kock |
|
|---|
| Pasaman Barat Jadi Daerah Paling Banyak Motor Kedua di Sumatera Barat, Mengalahkan Bukittinggi |
|
|---|
| Bandung Barat Jadi Daerah Tertinggi Cerai Perkara KDRT di Jabar, Mengalahkan Garut dan Kota Bandung |
|
|---|
