Pilih Gibran Cawapres, Prabowo Jadi Korban Serangan Elit Politik: Banyak yang Menjelek-jelekkan Saya

Kita bangsa yang kaya kekayaan harus digunakan sebanyak-banyaknya untuk seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Diketahui gelombang protes bermunculan usai anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming, menjadi bakal Cawapres Prabowo Subianto.

Bahkan polemik Gibran Rakabuming menjadi bakal Cawapres berujung pada protes publik kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap tidak independen.

Adapun sebelum Gibran Rakabuming mendaftar Cawapres Prabowo Subianto, MK merestui gugatan batas minimal usia Capres Cawapres.

Restu tersebut membawa Ketua MK Anwar Usman menjalani sidang etik di Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Selain isu Gibran Rakabuming, seperti pada Pilpres sebelumnya, Prabowo Subianto juga masih kerap tersandera isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) 1998.

Hal ini lantaran hingga kini pemerintah belum mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM 1998 secara yudisial.

PREDIKSI Hasil Sidang MKMK, Denny Indrayana Optimis Gibran Batal Jadi Cawapres Prabowo: Dicoret!

Sementara itu, Denny Indrayana, pelapor dugaan pelanggaran etika hakim Mahkamah Konstitusi yakin hasil sidang MKMK bakal kejutkan Gibran Rakabuming Raka.

Denny Indrayana memprediksi hasil sidang MKMK akan membuat Gibran Rakabuming Raka batal jadi cawapres Prabowo Subianto.

Hal itu diungkap dalam diskusi bertajuk 'Konsekuensi Putusan MKMK', Sabtu (4/11/2023).

Menurut Denny Indrayana, MKMK akan memutuskan terkait dugaan pelanggaran kode etik sembilan hakim MK, Selasa (7/11/2023), dengan hasil yang cukup mengejutkan.

Baca juga: Rilis Baliho Prabowo dan AHY Tanpa Gibran, Dukungan Demokrat Setengah Hati? Ini Penjelasan Partai

Dari apa yang diungkapkan Jimly Asshiddiqie, kata Denny, tampak jelas bahwa telah terjadi pelanggaran etik dari beberapa hakim MK.

Dikutip dari Tribunnews, Denny Indrayana mengatakan soal syarat Gibran bisa dicoret dari bacawapres.

Hal itu merujuk ada tidaknya putusan dari MKMK atau putusan baru MK yang menyatakan menunda putusan perkara terkait batas usia capres dan cawapres.