JADI Ketum Partai, Kaesang Tegas ke Kader PSI, Berani Korupsi Aset Dirampas 'Biar Jera? Miskinkan'

RUU Perampasan Aset merupakan aturan yang bertujuan untuk mengejar aset hasil kejahatan, bukan terhadap pelaku kejahatan.

Pemerintah sendiri sebenarnya telah mengusulkan RUU ini ke DPR sejak 2012.

Usulan tersebut dilakukan setelah Pusat Penelitian dan Analisis Transkasi Keuangan (PPATK) melakukan kajian sejak 2008.

RUU Perampasan Aset yang sudah dibahas sejak belasan tahun itu diyakini bisa mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dengan adanya RUU ini, perampasan aset tindak pidana dimungkinkan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana.

Hal ini dikenal juga dengan istilah non-conviction based (NCB) asset forfeiture.

Dengan mekanisme ini, terbuka kesempatan untuk merampas segala aset yang diduga sebagai hasil tindak pidana dan aset-aset lain yang patut diduga akan atau telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana.

Pembuatan RUU Perampasan Aset ini juga merupakan konsekuensi setelah pemerintah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 dengan UU Nomor 7 Tahun 2006.

Gibran Diusung Jadi Cawapres Prabowo, Kaesang Jawab Soal Tudingan Dinasti: Kan yang Milih Rakyat

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, masih enggan bicara banyak perihal situasi politik saat ini. 

Putra sulung Presiden Jokowi itu resmi diusung Partai Golkar dan sejumlah partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Usai diusung Partai Golkar untuk jadi cawapres, Gibran mengaku siap disanksi oleh PDI Perjuangan (PDIP).

Lantas, bagaimana reaksi keluarga besar Jokowi usai Gibran diusung sebagai cawapres?

Baca juga: Gibran Rakabuming Diusung jadi Bacawapres Prabowo, Berharap Rangkul Anak Muda: Manfaatkan Bonus

Kaesang Pangarep selaku Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) buka suara saat kakaknya diusung sebagai cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

"Mau gimanapun itu kan urusannya Golkar.