Wujud Rumah Menteri di IKN Nusantara, Satu Unit Seharga Rp 14,4 Miliar, Sudah Termasuk Perabotan

TRIBUNTRENDS.COM - Pembangunan rumah untuk para menteri di IKN Nusantara, Kalimantan Timur memakan biaya hingga Rp 520 miliar.

Sebanyak 36 rumah untuk menteri dibangun dengan harga per unit mencapai Rp 14,4 miliar.

Hal ini pun sempat menjadi sorotan masyarakat.

Dilansir dari Kompas.com, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto memberikan jawaban saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI pada Rabu (25/1/2023) lalu.

"Saya jelaskan sedikit tentang harga tadi (pembangunan rumah menteri di IKN), ini karena spek-nya termasuk fully furnished, sudah termasuk isinya," ujarnya dikutip dari kanal Youtube Komisi V DPR RI.

Adapun spesifikasi rumah ini, masing-masing dirancang dengan luas bangunan dan lahan 580/1.000 meter persegi.

Baca juga: Apa Arti Funkot Istilah Viral TikTok? Singkatan Jenis Musik Hits di Sosmed, Ternyata Ini Maknanya

Mencakup satu kamar tidur utama, dua kamar tidur anak, satu kamar mandi utama, ruang keluarga, balkon, koridor, foyer kamar utama, dan ruang baju.

Selain itu, terdapat pula ruang makan, ruang kerja, kamar tidur tamu, kamar mandi tamu, dapur kering, area kedinasan, tangga luar, teras, hall of fame, toilet, koridor, tangga utama indoor, dan teras deck belakang.

Fasilitas lainnya adalah garasi dengan kapasitas dua mobil, ruang pompa, kamar tidur sopir, kamar mandi sopir, koridor plus tangga servis, dapur basah, gudang, kamar tidur asisten rumah tangga, kamar mandi asisten rumah tangga, dan ruang cuci serta jemur.

Desain rumahnya pun terdapat dua tipe.

Yakni tipe downslope dan tipe upslope dengan luas bangunan 580 meter persegi serta luas lahan 1.000 meter persegi.

"Jadi nanti memang Bapak/Ibu menteri yang akan menempati tinggal masuk saja itu (tanpa perlu membawa barang/furniture)," katanya.

Di sisi lain, pihaknya juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit demi memastikan kesesuaian biaya dan sebagainya.

"Bahkan audit BPKP-nya istilahnya depan belakang.

Di depan berkaitan dengan pemrograman dan pengadaan barang dan jasanya.

Kemudian terakhir nanti berkaitan dengan kelayakan harga wajarnya untuk dibayar tersebut, karena ini strategis dan juga punya potensi risiko," pungkas Iwan.

Baca juga: Viral Pasangan Pengantin Baru Videokan Aktivitas Malam Pertama, Sibuk Timbang Emas Hadiah Pernikahan

Perlu diketahui, pembangunan rumah tapak menteri di IKN dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk-PT Ciriajasa Engineering Consultant, kerja sama operasi (KSO).

Ruang lingkup kontraknya meliputi perencanaan perancangan persil, pekerjaan kontruksi rumah tapak, fasilitas umum dan sosial kawasan, pekerjaan infrastruktur kawasan, serta pekerjaan furnitur.

Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak 7 Desember 2022 dengan waktu penyelesaian selama 550 hari kalender dan sudah selesai pada Juni 2024 mendatang.

Lokasi rumah jabatan menteri ini berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)-BWP 1A-West Residence dengan Persil 104 dan 105 dengan total luas lahan 23,94 hektar.

Di Persil 104 akan dibangun 24 unit dengan luas lahan 12,89 hektar.

Sementara di Persil 105 akan dibangun 12 unit dengan luas lahan 11,05 hektar.

Perencanaan Istana Wapres dan Gedung DPR RI di IKN Nusantara

Salah satu gedung yang juga prioritas dibangun di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur adalah gedung DPR RI dan Istana Wakil Presiden.

Kedua gedung ini masih dalam tahap perencanaan.

Diperkirakan, masa perencanaan tersebut tak sampai setahun.

Baca juga: Viral Sosok Wanita Pemilik Janggut Terpanjang di Dunia, Kini Bahagia Hidup Bersama 5 Kekasih

Dilansir dari Kontan, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, proses perencanaan tersebut diperkirakan tidak sampai satu tahun dari saat ini. Dia menambahkan, sebagian proyek pembangunan gedung di IKN yang sempat disayembarakan juga masih dalam proses perencanaan.

"DPR belum, masih perencanaan, (istana) wapres perencanaan juga," ujar Diana ditemui di Gedung DPR, Selasa (24/1).

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, akan ada proyek IKN yang akan ditender di tahun ini. Dia menyebut, belum ada lelang proyek IKN dengan skema KPBU dalam waktu dekat.

"Semua nilainya ada Rp 23,7 triliun, itu untuk 30 an paket," ujar Basuki ditemui usai rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Selasa (17/1).

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga menyampaikan, pada tahap awal terdapat 34 paket pekerjaan pembangunan IKN.

Dari jumlah tersebut, 29 paket pekerjaan telah dilakukan penandatanganan kontrak. Lalu, 5 paket pekerjaan masih dalam proses pelelangan.

“29 paket kontrak yang contracted sampai dengan kemarin sudah sekitar hampir Rp 25 triliun,” ujar Danis di Kalimantan Timur, Sabtu (14/1).

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui pembangunan 47 tower apartemen di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur yang nantinya akan menjadi rumah dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.

Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (30/1/2023).

"Ini tadi dibahas tentang perumahan. Rumah ASN, TNI dan Polri. Sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900 ASN, TNI dan Polri.

ASN 11.000 dan TNI-Polri 5.000," ujar Basuki.

Basuki mengungkapkan, pembangunan tower apartemen itu akan dimulai Juni-Juli 2023.

Sebab, pemerintah menargetkan seluruh tower selesai pada Januari 2024.

Menurut Basuki, untuk saat ini rumah dinas yang sudah diputuskan berupa apartemen.

"Nanti, setelah itu baru mungkin ada (rumah) tapak yang bisa dibeli.

Tapi, yang ini untuk ASN, TNI, dan Polri yang berdinaskan ke sana," katanya.

Basuki kemudian menjelaskan alasan mengapa hunian apartemen yang diputuskan untuk rumah dinas bagi ASN, TNI, dan Polri.

Sebab, disesuaikan dengan konsep IKN sebagai kota hutan (forest city). "Kalau enggak tower, dia makin menyebar (perumahannya).

Ini supaya tidak merusak terlalu banyak, memotong hutan," kata Basuki. (Tribun Kaltim)

Sebagian artikel ini telah tayang sebelumnya di Tribun Kaltim dengan judul 'Spesifikasi Rumah Fully Furnished, Menteri di IKN Nusantara Tak Perlu Bawa Perabotan'