Pemerintah Kaji Anggaran Program MBG di Tengah Dampak Konflik Timur Tengah

Ia memastikan masyarakat tetap bebas menyampaikan kritik terhadap program tersebut.

Namun, kritik yang disampaikan harus berdasarkan fakta dan tidak menyebarkan informasi bohong atau hoaks.

Menurutnya, selama kritik tidak mengandung unsur penyebaran hoaks, masyarakat tidak akan dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Nanik juga meminta masyarakat yang menyampaikan kritik agar menyertakan data yang jelas, seperti nama sekolah, lokasi, serta satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dimaksud.

Data tersebut diperlukan agar pihak BGN dapat segera melakukan verifikasi dan tindak lanjut jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG.

Sekolah Diperbolehkan Menolak Program

BGN juga membuka ruang bagi sekolah yang tidak ingin mengikuti program MBG.

Namun, penolakan tersebut harus disampaikan secara resmi melalui surat pernyataan kepada pihak BGN.

Menurut Nanik, sekolah yang menolak kemungkinan merasa kebutuhan gizi peserta didiknya sudah terpenuhi.

Meski demikian, ia menyebut banyak sekolah di berbagai daerah justru mengantre untuk mendapatkan kuota program MBG.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi anak sejak dini.

Tribun Jatim | Ignatia | TribunTrends.com | Afif Muhammad