Pemerintah Kaji Anggaran Program MBG di Tengah Dampak Konflik Timur Tengah

TRIBUNTRENDS.COM - Pemerintah mulai mewaspadai dampak konflik di kawasan Timur Tengah terhadap kondisi ekonomi nasional.

Ketegangan geopolitik yang terjadi di wilayah tersebut berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia yang dapat berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Kondisi ini membuat pemerintah mempertimbangkan berbagai langkah penghematan untuk menjaga stabilitas fiskal.

Salah satu program yang ikut menjadi perhatian adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia.

Pemerintah Mulai Sisir Anggaran

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah tengah menyisir sejumlah anggaran program apabila tekanan terhadap APBN semakin meningkat.

Langkah ini dipertimbangkan sebagai respons terhadap potensi kenaikan harga minyak dunia yang dipicu konflik geopolitik global, termasuk di kawasan Timur Tengah.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban anggaran negara, terutama dalam sektor energi dan subsidi.

Karena itu, pemerintah mulai mempertimbangkan berbagai opsi efisiensi agar stabilitas fiskal tetap terjaga.

Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa setiap keputusan terkait penyesuaian anggaran tetap akan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.

Kepala BGN Beri Respons Singkat

Menanggapi kemungkinan efisiensi anggaran tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan respons singkat.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menjalankan apa pun keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo terkait kelanjutan maupun penyesuaian program MBG.

“BGN akan jalankan apapun putusan Presiden,” ujar Dadan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan program MBG sepenuhnya berada di tangan Presiden sebagai pemegang keputusan tertinggi dalam pemerintahan.

Kritik Program MBG Tak Akan Dijerat UU ITE

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang juga menanggapi berbagai kritik masyarakat terhadap program MBG yang beredar di media sosial.

Ia memastikan masyarakat tetap bebas menyampaikan kritik terhadap program tersebut.

Namun, kritik yang disampaikan harus berdasarkan fakta dan tidak menyebarkan informasi bohong atau hoaks.

Menurutnya, selama kritik tidak mengandung unsur penyebaran hoaks, masyarakat tidak akan dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Nanik juga meminta masyarakat yang menyampaikan kritik agar menyertakan data yang jelas, seperti nama sekolah, lokasi, serta satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dimaksud.

Data tersebut diperlukan agar pihak BGN dapat segera melakukan verifikasi dan tindak lanjut jika ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG.

Sekolah Diperbolehkan Menolak Program

BGN juga membuka ruang bagi sekolah yang tidak ingin mengikuti program MBG.

Namun, penolakan tersebut harus disampaikan secara resmi melalui surat pernyataan kepada pihak BGN.

Menurut Nanik, sekolah yang menolak kemungkinan merasa kebutuhan gizi peserta didiknya sudah terpenuhi.

Meski demikian, ia menyebut banyak sekolah di berbagai daerah justru mengantre untuk mendapatkan kuota program MBG.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi anak sejak dini.

Tribun Jatim | Ignatia | TribunTrends.com | Afif Muhammad