Berita Viral
Pemerintah Kaji Anggaran Program MBG di Tengah Dampak Konflik Timur Tengah
Pemerintah mulai menyisir anggaran program MBG akibat tekanan ekonomi global, sementara BGN menegaskan keputusan akhir ada di tangan presiden.
Penulis: Tim Konten Trends
Editor: Tim TribunTrends
TRIBUNTRENDS.COM - Pemerintah mulai mewaspadai dampak konflik di kawasan Timur Tengah terhadap kondisi ekonomi nasional.
Ketegangan geopolitik yang terjadi di wilayah tersebut berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia yang dapat berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.
Kondisi ini membuat pemerintah mempertimbangkan berbagai langkah penghematan untuk menjaga stabilitas fiskal.
Salah satu program yang ikut menjadi perhatian adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia.
Pemerintah Mulai Sisir Anggaran
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah tengah menyisir sejumlah anggaran program apabila tekanan terhadap APBN semakin meningkat.
Langkah ini dipertimbangkan sebagai respons terhadap potensi kenaikan harga minyak dunia yang dipicu konflik geopolitik global, termasuk di kawasan Timur Tengah.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban anggaran negara, terutama dalam sektor energi dan subsidi.
Karena itu, pemerintah mulai mempertimbangkan berbagai opsi efisiensi agar stabilitas fiskal tetap terjaga.
Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa setiap keputusan terkait penyesuaian anggaran tetap akan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.
Kepala BGN Beri Respons Singkat
Menanggapi kemungkinan efisiensi anggaran tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan respons singkat.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menjalankan apa pun keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo terkait kelanjutan maupun penyesuaian program MBG.
“BGN akan jalankan apapun putusan Presiden,” ujar Dadan.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan program MBG sepenuhnya berada di tangan Presiden sebagai pemegang keputusan tertinggi dalam pemerintahan.
Kritik Program MBG Tak Akan Dijerat UU ITE
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang juga menanggapi berbagai kritik masyarakat terhadap program MBG yang beredar di media sosial.
Sumber: TribunTrends.com
| Jadi Daerah Paling Banyak Dilaporkan Korupsi, Pejabat Pati Malah Main HP saat KPK Beri Sosialisasi |
|
|---|
| Kisah Sri Apriliani, Yatim Piatu Tinggal di Rumah Tak Layak, Makan Harus Menunggu Pemberian Orang |
|
|---|
| Korlantas Hapus Syarat KTP Pemilik Pertama untuk Pajak 2026, Dedi Mulyadi: Ini Anugerah! |
|
|---|
| Viral Chat Orang Tua Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI Tuai Kecaman, Khawatirkan Anak-anaknya di-DO |
|
|---|
| Sosok Penjual Es Campur Viral yang Diperas Oknum Ormas Hingga 30 juta, Trauma dengan Bentakannya |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/trends/foto/bank/originals/anggaran-mbg-terdampak-konflik-timur-tengah.jpg)