Warga Soroti Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Gubernur Kaltim, Jalan Rusak Dinilai Lebih Mendesak

TRIBUNTRENDS.COM - Rencana pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar menuai sorotan dari masyarakat. Sejumlah warga menilai anggaran tersebut seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, terutama perbaikan infrastruktur jalan yang hingga kini masih banyak dikeluhkan.

Suryani (45), pedagang di Samarinda, mengaku terkejut saat mengetahui harga mobil dinas tersebut. Ia mengatakan kondisi jalan di wilayahnya masih banyak yang berlubang dan kerap menyulitkan aktivitas sehari-hari.

“Pas dengar harganya sampai segitu, bingung ya, jalan di sini aja masih ada yang berlubang, kami tiap hari lewat. Kalau menurut saya sih, mending buat tambal jalan dulu,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).

Menurut Suryani, infrastruktur jalan memiliki dampak langsung bagi perekonomian warga kecil. Jalan yang layak akan mempermudah aktivitas jual beli dan mobilitas masyarakat.

“Kalau jalan bagus, yang jualan, yang belanja nyaman, kan dipakai tiap hari,” katanya.

Warga Pedalaman Ikut Bersuara

Pendapat serupa juga disampaikan Rajian (39), warga Samarinda lainnya. Ia menilai anggaran miliaran rupiah bisa dimanfaatkan untuk fasilitas umum yang manfaatnya dirasakan lebih luas.

“Kalau bisa ya buat yang dipakai orang banyak. Sekolah diperbaiki, puskesmas dibagusin, atau tempat olahraga. Daripada mobil mahal, kami sih lebih senang lihat yang begitu,” ucapnya.

Rajian menegaskan, masyarakat tidak menolak kepala daerah memiliki mobil dinas. Namun, menurutnya, nilai anggaran yang terlalu besar wajar menimbulkan pertanyaan.

“Ya wajar ada mobil dinas. Cuma kalau sampai Rp8 miliar lebih, yang pakai satu orang, kita pasti mikir-mikir,” katanya.

Sementara itu, Martinus (44), warga Kabupaten Mahakam Ulu, menyebut akses jalan di wilayah pedalaman masih menjadi persoalan utama, terutama saat musim hujan.

“Di Mahulu ini kalau hujan, jalan bisa susah dilewati. Ada kampung yang aksesnya terbatas. Jadi pas dengar ada mobil dinas mahal, ya kami mikir, apa nggak bisa itu dipakai bantu perbaiki jalan di sini,” ujarnya melalui sambungan telepon.

Ia berharap anggaran daerah lebih diarahkan pada pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.

Wamendagri Ingatkan Asas Kelayakan

Menanggapi polemik tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta agar pengadaan mobil dinas tidak dilakukan secara berlebihan.

“Sebaiknya tidak berlebihan, sesuai saja dengan kebutuhan yang ada,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).

Menurut Bima Arya, meskipun belanja barang dan jasa kepala daerah memiliki dasar aturan, asas kelayakan tetap harus diperhatikan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.