Adu Data Dua Menteri! Purbaya vs Bahlil Soal Harga Asli Gas 3 Kg: Salah Hitung Bisa Nambah Duit!

TRIBUNTRENDS.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya menanggapi pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut dirinya salah data terkait harga asli LPG 3 kilogram (kg).

Menkeu yang baru beberapa bulan menjabat itu mengaku siap mempelajari ulang data yang digunakan saat rapat dengan Komisi XI DPR RI beberapa waktu lalu.

“Saya sedang pelajari. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi kita lihat lagi seperti apa.

Yang jelas saya dapat angka dari hitungan staf saya,” ujar Purbaya di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).

Sebelumnya, dalam rapat di DPR, Purbaya memaparkan bahwa harga asli LPG 3 kg mencapai Rp 42.750 per tabung, dengan subsidi pemerintah sekitar Rp 30.000 sehingga masyarakat hanya perlu membayar Rp 12.750.

Baca juga: Dongkol Hotman Paris pada Menteri Keuangan Purbaya: Strategi Bisnis Anda Sangat Merugikan Kami

Namun, pernyataan itu langsung dibantah Bahlil Lahadalia.

Menurut Bahlil, data yang disampaikan Purbaya tidak akurat karena “kemungkinan salah baca” dan masih butuh penyesuaian.

“Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data. Mungkin belum dikasih masukan dengan baik oleh dirjennya atau timnya,” kata Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Menanggapi hal tersebut, Purbaya justru santai.

Ia menilai, perbedaan angka antar kementerian adalah hal wajar karena bisa saja perbedaan metode perhitungan yang digunakan.

“Saya salah data? Mungkin cara ngeliat datanya beda. Hitung-hitungan kan kadang dari praktik sama dari akuntan bisa beda cara nulisnya,” ucapnya sambil tersenyum.

Bahkan dengan nada bercanda, ia menambahkan,

“Kalau salah hitung bisa nambah duit, saya salah hitung terus biar uang nambah. Tapi harusnya sama pada akhirnya.”

Sementara itu, Kementerian ESDM tengah merancang skema subsidi LPG yang lebih tepat sasaran melalui Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN), hasil kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Jadi menyangkut subsidi satu data itu juga masih dalam proses pematangan,” tutur Bahlil.

Meski berbeda data, keduanya sepakat bahwa tujuan akhir tetap sama: memastikan subsidi energi tepat sasaran dan tidak salah sasaran.

Sebelumnya dikabarkan, pemerintah harus merogoh kantong fiskal dalam-dalam untuk menutup selisih harga keekonomian dengan harga yang dibayar oleh rakyat.

Hal ini terungkap dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Selasa (30/9/2025).

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, secara gamblang membuka fakta mengenai berapa harga asli sejumlah komoditas vital apabila tidak mendapat subsidi.

Baca juga: FOTO Banjir Bunga di Kantor Menkeu Purbaya, Petani Tembakau Bergetar: Kami di Belakangmu Pak Menteri

Penjelasan ini sekaligus menjadi pengingat betapa besar keberpihakan fiskal negara terhadap rakyat kecil.

“Pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi, baik energi maupun non-energi,” ujar Purbaya, dikutip dari kanal YouTube DPR RI.

Ia menegaskan, pemberian subsidi bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan bentuk nyata keberpihakan fiskal pemerintah terhadap masyarakat luas.

Namun, ia juga mengingatkan, skema subsidi ini tidak boleh berjalan tanpa evaluasi.

"Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan," tegasnya.

Faktor Penentu Subsidi

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa realisasi anggaran subsidi dan kompensasi energi sangat bergantung pada kondisi eksternal.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP), fluktuasi nilai tukar rupiah, serta tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang bersubsidi menjadi faktor utama yang bisa memperberat atau meringankan beban fiskal negara.

Artinya, meski pemerintah sudah mengalokasikan anggaran, besarnya subsidi bisa melonjak apabila harga minyak dunia naik atau konsumsi masyarakat tidak terkendali.

Hal inilah yang membuat evaluasi rutin menjadi sangat penting agar subsidi tepat sasaran, tidak dinikmati oleh pihak yang tidak berhak, dan tetap berkeadilan.

Fakta Harga BBM dan Elpiji Tanpa Subsidi

Dalam pemaparannya, Purbaya mengungkap betapa jauhnya selisih harga keekonomian dengan harga jual yang saat ini dinikmati masyarakat.

Angka-angka ini mencerminkan besarnya "pengorbanan fiskal" yang diambil pemerintah demi menjaga daya beli rakyat.

• Solar (per liter)

Harga keekonomian: Rp11.950

Harga jual: Rp6.800

Subsidi: Rp5.150

Penerima manfaat: lebih dari 4 juta kendaraan

• Pertalite (per liter)

Harga keekonomian: Rp11.700

Harga jual: Rp10.000

Subsidi: Rp1.700

Penerima manfaat: lebih dari 157,4 juta kendaraan

Baca juga: Drama di Bank Pelat Merah: Menkeu Purbaya Tiba-Tiba Sidak BNI, 20 Direksi Kaget

• Minyak Tanah (per liter)

Harga keekonomian: Rp11.150

Harga jual: Rp2.500

Subsidi: Rp8.650

Penerima manfaat: 1,8 juta rumah tangga

• Elpiji 3 Kg (per tabung)

Harga keekonomian: Rp42.750

Harga jual: Rp12.750

Subsidi: Rp30.000

Penerima manfaat: 41,5 juta pelanggan

Subsidi: Bentuk Keberpihakan yang Dramatis

Dari data tersebut, jelas terlihat bahwa tanpa subsidi, jutaan rumah tangga dan kendaraan bermotor akan menghadapi beban biaya hidup yang jauh lebih berat.

Elpiji 3 kg misalnya, yang saat ini bisa dibeli seharga Rp12.750, sejatinya memiliki harga keekonomian Rp42.750 per tabung. Selisih Rp30 ribu itu ditanggung langsung oleh negara agar rakyat kecil tetap bisa memasak di dapurnya.

Begitu pula dengan solar, yang banyak digunakan oleh sektor transportasi dan logistik.

Jika harga keekonomiannya Rp11.950 per liter, masyarakat hanya membayar Rp6.800. Selisih Rp5.150 menjadi penopang penting agar biaya distribusi barang kebutuhan pokok tetap terkendali.

***

(TribunTrends)