BEM IPB Protes Rencana Dapur MBG di Kampus, Soroti Kasus Keracunan dan Dana Program

TRIBUNTRENDS.COM -- Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Mercusuar (BEM KM) IPB University secara tegas menolak keterlibatan perguruan tinggi dalam pendirian dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sikap tersebut disampaikan melalui surat terbuka yang diunggah di akun Instagram resmi @bemkmipb pada Rabu (6/5/2026).

Dalam surat terbuka itu, BEM KM IPB University meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, untuk tidak memaksakan kebijakan pelibatan kampus dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

"Kepada Kepala Badan Gizi Nasional, tolong pak, jangan terlalu memaksa," bunyi pembuka surat terbuka yang diwakili Presiden Mahasiswa BEM KM IPB University, Muhammad Abdan Rofi.

BEM KM IPB University menilai perguruan tinggi merupakan lembaga moral dan intelektual yang seharusnya tidak dijadikan alat untuk mendukung proyek tertentu. Mereka juga menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai masih membayangi pelaksanaan program MBG hingga saat ini.

"Masih ada 1.242 orang yang keracunan makan bergizi gratis. Masih ada ratusan triliun anggaran pendidikan yang direalokasi untuk makan bergizi gratis. Masih ada 1.720 SPPG yang ditutup karena tidak sesuai dengan standar operasional. Masih ada puluhan SPPG yang masih dimiliki oleh kepentingan partai politik dan oligarki," tegas Muhammad Abdan Rofi.

Menurutnya, Badan Gizi Nasional seharusnya lebih fokus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Ia menilai masih banyak persoalan pendidikan lain yang lebih mendesak untuk diperhatikan pemerintah.

Muhammad Abdan Rofi menyinggung kondisi sarana dan prasarana sekolah yang masih belum layak serta kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih jauh dari harapan.

Selain itu, BEM KM IPB University juga menyoroti kabar terkait penggunaan anggaran dalam program MBG, mulai dari pengadaan kaos kaki hingga jasa event organizer dan motor listrik.

"Terlebih belakangan muncul kabar bahwa BGN memakai anggaran Rp 6,9 miliar untuk kaos kaki, Rp 113 miliar untuk jasa event organizer, dan pengadaan 21.800 motor listrik senilai Rp 900 juta," tulis pernyataan tersebut.

BEM KM IPB University pun mempertanyakan alasan pemerintah tetap memperluas program MBG hingga melibatkan institusi pendidikan tinggi. Mereka menilai alasan menjadikan program tersebut sebagai laboratorium hidup untuk riset dan inovasi tidak cukup kuat.

"Dengan dalih 'Menjadi laboratorium hidup untuk pengembangan riset dan inovasi'. Sudah cukup pak. Rakyatmu sudah muak," ujar Muhammad Abdan Rofi.

Muhammad Abdan Rofi mengatakan pihaknya kini tengah menyusun langkah lanjutan bersama organisasi mahasiswa lain di lingkungan Kabinet Mercusuar IPB untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada rektorat kampus.

Baca juga: Buruh Teriak MBG Tak Bermanfaat, Andi Gani Sebut Mereka Butuh Lapangan Kerja: Ekspresi Demokrasinya

"Kami sedang merancang eskalasi di internal KM IPB untuk menyampaikan ke rektorat langsung bersama keluarga mahasiswa IPB," tutur Muhammad Abdan Rofi saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu.

Sementara itu, di sisi lain, Rektor IPB University Alim Setiawan Slamet sebelumnya menyatakan kesiapan kampus untuk membangun dapur MBG di wilayah Bogor pada Mei 2026.

Alim Setiawan Slamet mengatakan kemungkinan pembangunan SPPG tidak hanya satu unit, melainkan bisa bertambah sesuai kesiapan pelaksanaan di lapangan.

“Kalau di IPB, Insyaallah mungkin Mei, kesatu. Dan mungkin nanti berikutnya di Juni,” kata Alim Setiawan Slamet usai acara Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa di Jakarta, dikutip dari Antara.

Dapur MBG yang dikelola IPB University rencananya akan berada di wilayah Bogor agar dekat dengan lingkungan kampus. Makanan yang diproduksi nantinya ditujukan untuk sejumlah sekolah di sekitar Bogor, meski teknis pelaksanaannya masih belum dijelaskan secara rinci.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana memang sempat mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk minimal membangun satu SPPG. Pernyataan tersebut disampaikan saat meresmikan SPPG Tamalanrea 14 yang dikelola yayasan milik Universitas Hasanuddin Makassar pada 28 April 2026. (Tribun Trends/Tribunnews Bogor)